Inflasi Terkendali, BI Sulbar Sanjung TPID Polman

  • Whatsapp
Inflasi Terkendali, BI Sulbar Sanjung TPID Polman

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) dengan melibatkan TPID semua kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas komoditi menjelang Ramadan agar inflasi bisa terkendali dengan baik.

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, mengatakan bahwa TPID Provinsi dan TPID kabupaten maupun lembaga vertikal lainnya yang terlibat agar lebih meningkatkan koordinasi dengan baik.

Bacaan Lainnya

“Melalui HLM ini, kita betul-betul serius bekerja dan selalu mengkordinaskan dengan baik bersama TPID provinsi, TPID kabupaten dan OPD terkait yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi agar aman,” kata Enny.

“Saya sangat meyakini bahwa pencapaian positif yang didapat tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah melalui TPID provinsi dan kabupaten maupun yang terlibat didalam pengendalian inflasi,” ucap Enny.

Ia juga menambahkan bahwa komitmen pemprov untuk ikut serta dalam pengendalian inflasi dibuktikan dengan kunjungan langsung oleh Gubernur Sulbar dengan TPID di lapangan beberapa hari yang lalu.

“Pak Gubernur maupun saya telah berkomitmen untuk ikut serta terlibat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan alhamdulillah menjelang Ramadan stok komoditi kita aman,” tuturnya.

Di tempat sama, Ketua Teknis TPID Sulbar, Moh Ali Chandra, menyampaikan bahwa dengan terkendali inflasi per April 2017 yang mencapai 0,06 persen mount to mount (MTM), maka TPID memprediksi ketersediaan dalam menjaga harga komoditas setiap kabupaten bisa dikendalikan dengan baik.

“Ketersedian beras kita aman menjelang Ramadan sampai lebaran, begitupun komoditas lainnya bisa terkendali dengan baik,” ujar Chandra.

“Kita akan dorong semua pemangku kebijakan baik di Provinsi maupun yang ada di kabupaten untuk ikut terlibat dalam mendorong ketersediaan bahan pokok seperti yang dilakukan Gubernur Sulbar beberapa yang berlalu turun langsung ke lapangan dan ini juga bisa dilakukan dengan para bupati maupun pemangku kebijakan lainnya,” ungkap Chandra.

Lanjutnya, dalam pertemuan HLM akan merekomendasikan setiap pemangku kebijakan untuk turut terlibat dalam pengendalian inflasi dengan melakukan kebijakan.

“Kita akan koordinasikan dengan pemangku kebijakan yang ada disetiap Kabupaten agar lebih serius memperhatikan pengendalian inflasi,” tambahnya.

“Kita berharap kedepannya dalam pengendalian inflasi akan terus bisa lebih baik sehingga segala permasalahan dalam mengendalikan inflasi kita bisa teratasi,” harapnya.

Meski demikian, pada pertemuan siang kemarin terungkap perhatian yang diberikan pemerintah daerah untuk sementara masih didominasi Kabupaten Polman dan Majene.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulbar, Dadal Angkoro, menjelaskan bahwa meskipun pengendalian inflasi bisa teratasi tapi masih perlunya kerja keras serta melaksanakan kegiatan setiap TPID kabupaten seperti yang dilakukan Kaputen Polman dan Majene.

“Dalam pertemuan HLM ini semestinya yang mengambil kebijakan bisa menghadiri setidaknya sekda maupun asisten yang ada di pemda. Kita ingin mencapai penghargaan TPID terbaik seluruh Indonesia minimal bisa masuk yang terbaik dan kalau boleh perubahan struktur TPID bisa kita laksanakan agar para pemangku kebijakan bisa masuk dalam struktur minimal asisten,” saran Dadal.

“Seperti yang dilakukan TPID Polman mendapat penghargaan dalam pengendalian inflasi daerahnya dan ini bisa menjadi contoh buat TPID kabupaten lainnya untuk turut menggenjot TPID dengan mengambil kebijakan dalam mengendalikan inflasi, begitupun dengan TPID Majene sebenarnya mendapat penghargaan atas kinerjanya akan tetapi tidak ada laporannya masuk sehingga tertunda mendapat penghargaan,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *