Pemerintah Pusat Raih WTP, DJPBN Sebut Pemprov Sulbar Turut Beri Andil

  • Whatsapp
Pemerintah Pusat Raih WTP, DJPBN Sebut Pemprov Sulbar Turut Beri Andil

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintah pusat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

Penghargaan ini mendapat apresiasi karena sejak 12 tahun lalu, pemerintah RI baru menerima WTP dari BPK RI. Itu artinya terakhir kali pemerintah menerima penghargaan yang sama pada tahun 2004 lalu.

Bacaan Lainnya

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Sulbar, Saiful Islam membeberkan penghargaan atas pengelolaan LKPP tahun 2016 tidak terlepas dari peran pemerintah provinsi. Sebab untuk di Sulbar terdapat empat kementrian negara/lembaga (KL) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Yang mendapat WDP antara lain, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, BKKBN, dan KPU. Sementara KL dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pemuda dan Olaraga (Kemenpora), serta TVRI,” kata Saiful.

Ia juga menambahkan bahwa pemberian WTP dari BPK berdasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

“Penghargaan WTP LKPP 2016 belum dilihat adanya penambahan anggaran dari hasil WTP yang diraih, karena alokasi anggaran ditetapkan berdasarkan prioritas nasional oleh presiden,” ungkap Saiful.

Selain itu, Saiful Islam juga menyampaikan bahwa sebanyak 266 satker di Sulbar yang merealisasikan anggaran APBN Rp 2,9 Triliun. Kendala selama ini yang dilihat oleh DJPBN karena tenaga penyusun laporan bukanlah berlatar belakang pendidikan akuntansi.

“Sehingga itu yang kita dampingi dan lakukan sosialisasi maupun memberikan bimtek bertahun-tahun untuk menyusun LKPP untuk penggunaan APBN. Sehingga Satker Sulbar turut berkontribusi bagi tercapainya opini WTP atas LKPP tahun 2016,” terangnya.

“Penghargaan WTP LKPP 2016 ini juga didukung dengan pemanfaatan single database sistem anggaran negara (SPAN), aplikasi e-rekon dan sistem informasi penyusun LKPP yang lebih baik,” imbuhnya.

Kata dia DJPBN tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi atas LKPP dalam penggunaan APBN disetiap daerah maupun sebagai pemeriksa. “Kami hanya mendampingi atau sebagai pembina penyusunan laporan keuangan Satker. Indikator dalam proses pendampingan untuk satuan kerja penyusunan keuangan adalah compliance (kepatuhan) pada perundang-undangan serta ketetapan waktu rekonsiliasi (pencocokan) data antara Satker dengan KPPN,” imbuhnya.

“Penghargaan WTP ini juga menggambarkan kepada publik bahwa penggunaan APBN sesuai tata kelola keuangan yang baik,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *