Untuk Masyarakat Balabalakang, Pemprov Fokus Pelayanan Dasar

  • Whatsapp
Untuk Masyarakat Balabalakang, Pemprov Fokus Pelayanan Dasar

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Komitmen Pemprov Sulbar memberikan perhatian kepada masyarakat Balabalakang bukan hanya isapan jempol. Usai melakukan kunjungan kerja, Pemprov menggelar rapat tindak lanjut pembahasan program, Senin 8 Mei.

“Pasca kunjungan kerja Gubernur ke Pulau Balabalakang tersebut bisa menciptakan solusi sekaligus menjadi jawaban permasalahan serta keresahan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemkab Mamuju,” kata Ismail.

Bacaan Lainnya

Kata Ismail fokus pelayanan yang akan dilakukan Pemprov Sulbar untuk masyarakat Balabalakang adalah pelayanan dasar.

“Itu kuncinya. Kiranya tiap-tiap OPD membuat fokus program ke Balabakang yang akan dianggarkan di tahun 2018,” imbuh Ismail.

Menurut Ismail selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat di Balabalakang. Antara lain, masih minumnya sarana pendidikan, belum adanya transportasi yang memudahkan masyarakat, belum maksimalnya pelayanan kesehatan, minimnya tenaga pendidik dan kesehatan, abrasi pantai yang dapat mengancam keselamatan penduduk, tower sinyal yang belum menjangkau serta sarana air bersih.

Wakapolda Sulbar, Kompol Tajuddin menyampaikan, berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah ada, keberadaan Pulau Balabalakang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

“Posisi Perda RTRW Kalimantan Timur sangat rendah bila dibandingkan undang-undang pembentukan batas wilayah Sulawesi, ditambah data-data historis dari peninggalan Belanda, jelas memperkuat bukti bahwa Pulau Balabakang adalah milik Sulbar. Fakta historis dengan bahasa-bahasa Belanda dipeta yang sudah cukup lama, kita sudah sangat kuat dari historis sejarah, ditambah penegasan pemerintah pusat,”? beber Tajuddin.

Terkait pelayanan kepolisian, ia menyampaikan, keterbatasan fasilitas menjadi kendala sangat besar bagi seluruh stakeholder. Salah satunya, bidang keamanan masyarakat dan wilayah perairan, belum lagi tidak tersedianya Polsek Pulau Balabalakang, sehingga solusi yang ditempuh dengan mengutus empat orang Babinkamtibmas yang membawahi beberapa pulau berdasarkan fungsi dan kepentingan masing-masing wilayah. (hms/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *