Bahas Rencana Kenaikan Gaji, Dewan Akan Lakukan Studi Banding

  • Whatsapp
Bahas Rencana Kenaikan Gaji, Dewan Akan Lakukan Studi Banding

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – DPRD Sulawesi Barat berencana melakukan studi banding ke Bali dan Jakarta terkait Ranperda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota dewan.

Ranperda ini sebagai tindak lanjut atas turunnya PP No 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan serta anggota DPRD. Dalam aturan ini, pemerintah menaikkan pendapatan pimpinan dan anggota dewan.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara mengatakan bahwa, perubahan paling signifikan adalah tunjangan komunikasi intensif yang meningkat dari Rp6 juta menjadi Rp15 juta.

“Tunjangan lain yang membantu keanggotaan DPRD, adalah tunjangan perumahan. Angka sekarang Rp6.700.000, kemungkinan akan meningkat setelah pembahasan,” kata Mappangara, Rabu 2 Agustus.

“Untuk unsur pimpinan DPRD sendiri, tunjangan perumahan ini tidak berpengaruh karena pihak pimpinan sudah memiliki rumah jabatan,” ucap Mappangara.

Ia juga menambahkan bahwa tunjangan ditambah gaji pokok DPRD saat ini sebesar Rp17. 708.897. Itu belum termasuk tunjangan kendaraan.

“Tunjangan kendaraan ini adalah hal baru, jadi bagi anggota dewan yang tidak memiliki kendaraan dinas akan mendapatkan tunjangan transportasi,” tambahnya.

“Untuk membahas tunjangan, kita sepakat membahas lebih dalam dengan membentuk panitia khusus dan dilakukan studi banding,” beber Mappangara.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan menyesuaikan keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang ada.

“Dengan kenaikan sejumlah tunjangan diharapkan dapat menambah motivasi dan betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok anggota dewan,” ungkap Mappangara.

Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Yahuda menuturkan, dalam pembahasan terkait tunjangan perumahan, memang sangat signifikan dan DPRD Sulbar akan melakukan studi banding.

“Untuk menentukan angka-angka kenaikan sejumlah tunjangan itu disesuaikan posisi levelnya disetiap daerah. Kalau di Sulbar kita belum tau, sementara di Bali kan levelnya tengah, jadi kita pilih studi banding di sana” terangnya.

“Kita akan melakukan studi banding dengan tujuan agar dalam menentukan angka kenaikan tunjangan dewan sesuai level yang semestinya diberlakukan di Sulbar, sehingga imbasnya tidak membebani APBD. Karena jangan sampai kita menetapkan angka-angka yang tidak sesuai level di Sulbar,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *