Hak Keuangan Dewan Akan Naik, Diharap Sejalan dengan Kualitas Kinerja

  • Whatsapp
Hak Keuangan Dewan Akan Naik, Diharap Sejalan dengan Kualitas Kinerja

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan untuk anggota dan pimpinan DPRD di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Sebagai tindak lanjut peraturan ini, masing-masing daerah harus membuat Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut PP Nomor 18. Untuk di Sulbar, dewan sementara menggodok Ranperda tentang hak keuangan dan administratif anggota dan pimpinan DPRD.

Bacaan Lainnya

Senin 31 Juli, DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna pembahasan Ranperda tentang hak keuangan dan administratif anggota serta pimpinan DPRD.

Asisten Tata Praja Pemprov Sulbar, Nur Alam Tahir sebagai perwakilan Pemprov mengatakan bahwa kenaikan tunjangan dewan bisa direalisasikan jika Ranperda tentang hak keuangan dewan sudah disahkan.

“Adapun rancangan perda tersebut meliputi tunjungan direpresentasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, ruang paket, tunjangan jabatan, tunjangan kelengkapan alat lain dan tunjangan komonikasi intensif,” kata Nur Alam.

“Melalui PP Nomor 18 tahun 2017. Penerapanya juga menunggu peraturan menteri yang belum ditetapkan, sehingga tunjangan reses dan tunjangan oprasional DPRD, pelaksanaannya harus menunggu ditetapkannya peraturan menteri,” ucap Nur Alam.

Ia juga menambahkan bahwa hak pimpinan dan anggota DPRD yang berkaitan dengan tunjagan reses dan transportasi akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan akuntanbilitas atas kepatuhan dan kewajaran pimpinan serta anggota DPRD.

“Dengan adanya kenaikan tunjangan, Pemprov berharap tugas dan fungsi DPRD yang telah berjalan dengan baik dapat lebih ditingkatkan, mengingat fungsi dan tugas seorang dewan sangat penting. Selain itu terdapat beberapa mediasi peraturan ke dalam pergub. Untuk itu harus ada kesepakatan pembahasan baik mengenai penyelarasan perda tersebut agar dapat dilaksanakan,” tambahnya.

“Kami berharap unsur-unsur perwakilan yang telah diatur dapat lebih mengoptimalkan kinerja DPRD dan menjalankan tugas serta fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulbar,” harap Nur Alam.

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Andi Mappangara menyampaikan bahwa, rapat paripurna terkait penyerahan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan atas usulan Gubernur Sulbar. Dimana hal tersebut sesuai pengajuan rancangan hak keuangan pimpinan dan anggota dewan.

“Kita diminta untuk menyelesaikan Perda ini pada bulan September. Tapi sebenarnya tidak perlu banyak waktu membahasnya karena sudah jelas semua,” tuturnya.

“Kita berharap program yang dirancang pemprov dapat dimasukkan dalam program tahunan daerah tahun 2018. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat dan keputusan bersama yang tahapannya akan diawali dengan penandatanganan MOU dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulbar,” kata Mappangara.

Pada kesempatan itu, Andi Mappangara juga berharap dengan adanya Ranperda tersebut bisa membantu pimpinan dan anggota DPRD lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan akan diselesaikan pembahasannya dengan cepat. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *