Kebijakan APBD 2017 Akan Berubah

  • Whatsapp
Kebijakan APBD 2017 Akan Berubah

MAMUJU, sulbarexpress.fajar.co.id – Pemkab Mamuju secara resmi menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan tahun anggaran 2017, Selasa 28 Agustus.

Secara umum dokumen yang diterima DPRD Mamuju tersebut memuat pola perubahan postur anggaran dalam APBD tahun 2017. Menurut Bupati Mamuju Habsi Wahid ada beberapa alasan sehingga terjadi perubahan.

Bacaan Lainnya

Alasan pertama karena perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA APBD tahun anggaran 2017 yang berasal dari perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, karena keadaan yang menyebabkan dilakukannya pergerseran anggaran jenis belanja dan kegiatan dalam OPD. Kemudian juga keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan.

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulbar atas laporan keuangan Pemkab Mamuju tahun 2016, bahwa silpa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 2.859.689.282,41 sementara pada APBD tahun anggaran 2017 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp35.488.008.498,00. Sehingga perlu dilakukan perubahan menjadi Rp2.859.689.282,41.

“Silpa tersebut akan digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja belanja daerah dan pemenuhan target kinerja program dan kegiatan yang mendasarkan pada pemenuhan target pencapaian dan pemenuhan sasaran pada RPJMD Kabupatenn Mamuju tahun 2016 hingga 2021,” terang Habsi Wahid.

Alasan lain ialah adanya penetapan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Atas aturan ini pemerintah daerah telah menindaklanjuti.

Adapun rincian KUA-PPAS APBD Perubahan Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2017 berdasarkan pemaparan bupati Mamuju ialah, pendapatan daerah bertambah sebesar 11,81 persen.

Penambahan ini diperoleh dari belanja bagi hasil dari provinsi sebagai penyeimbang atas ambang batas devisit yang diamanatkan oleh Peraturan Mentri Dalam Negeri (Mendagri).

Sementara Belanja Daerah bertambah 9,01 persen karena adanya utang belanja tahun 2016 yang belum masuk di APBD pokok 2017. Juga bantuan keuangan khusus dari provinsi dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga pergeseran belanja operasional PAUD.

Kemudian pembiayaan daerah berkurang 1,071 persen dan penerimaan pembiayaan daerah berkurang 1,141 persen. Sementara anggaran pengeluaran pembiayaan daerah tidak terjadi perubahan.

Untuk diketahui, pada agenda rapat paripurna kemarin siang, DPRD Mamuju juga melakukan pengesahan dua Ranperda, antara lain tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dan Ranperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (hms/sol)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *