Kejaksaan Sosialisasikan TP4D ke Desa

  • Whatsapp
Kejaksaan Sosialisasikan TP4D ke Desa

POLMAN, sulbarexpress.fajar.co.id – Sosialisasi dana desa dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar berlangsung di ruang pola kantor Bupati Polman. Sosialisasi ini mengundang seluruh kepala desa di Kabupaten Polman, Kamis 24 Agustus.

Sekertaris Kabupaten Polman Andi Ismail mengatakan sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala desa supaya melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan koridor. Kata dia, masih banyak kepala desa yang SDM nya masih dibawah rata-rata sehingga akan mudah terjerat masalah hukum.

Bacaan Lainnya

Karenanya pendamping seperti TP4D diperlukan. “Kepala desa kita kan masih banyak SDM di bawah rata-rata sehingga banyak yang rentang terjerat hukum. Apalagi dengan peningkatan anggaran dana desa tahun ini, maka harus perlu ada bimbingan dan pendampingan oleh TP4D,” kata Andi Ismail.

Menurutnya hal ini dilakukan karena sesuai amanat presiden dalam rangka mendukung nawacita. Kata dia, tahun kemarin banyak anggaran yang tidak cair di desa karena adanya keragu-raguan oleh pengguna anggaran serta tenaga pendamping di desa yang masih kurang.

“Namun dengan adanya pendampingan TP4D diharapkan bisa menjadi rekomendasi baik bagi aparat pemerintah maupun hukum,” jelas Andi Ismail.

Ia menambahkan, kesalahan pengelolaan anggaran didesa disebabkan karena administrasi yang kurang baik. Tidak adanya perencanaan melalui musyawarah desa juga di duga menjadi sebab kepala desa tersangkut hukum.

“Sudah ada beberapa kepala desa yang tersangkut hukum, makanya administrasinya harus baik dan perencanaannya. Karena tidak boleh ada kegiatan tanpa program seperti melalui musyawarah dengan masyarakat. Karena pemeriksaan itu dimulai dari perencanaan,” papar Andi Ismail.

Sementara itu, tim TP4D Kejaksaan Negeri Polman melalui ketua Ketua tim M Subhan mengatakan TP4D mengedepankan langkah pencegahan preventif dan persuasif serta pendampingan hukum. Kata dia penegakan hukum ditemukan ketika ditemukan bukti awal permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP).

Menurut Kasi Intel Kejaksaan ini, ada manfaat yang didapatkan dalam tindakan pengawalan yang dilakukan TP4D di desa, yakni tidak ada keraguan penyerapan dana desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan sesuai maksud dan tujuan, penyimpangan ADD dapat dicegah dengan transparansi, akuntabilitas, kecerdasan dan kataatan hukum aparat dan masyarakat desa meningkat.

“Intinya kalau dana desa terserap secara optimal akan terwujud kesejahteraan dan kemakmuran desa,” tandas Subhan. (ali/sol)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *