Semua Kabupaten Ditarget Raih WTP

  • Whatsapp
Semua Kabupaten Ditarget Raih WTP

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Pemprov Sulbar terus menjalin koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Targetnya agar pengelolaan anggaran Pemprov serta semua kabupaten di Sulbar tidak melenceng.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar saat menghadiri serah terima jabatan kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Senin 14 Agustus. Kata Gubernur perkembangan pengelolaan anggaran pemprov dan kabupaten sudah menunjukkan perkembangan positif, terbukti dengan predikat wajar tanpa pengelolaan (WTP).

Bacaan Lainnya

Namun demikian, hati Gubernur Sulbar masih terganjal dengan fakta masih ada kabupaten yang tidak meraih WTP atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016. Ia berharap kedepan kondisi ini bisa diubah.

“Kita targetkan kedepan semua kabupaten mendapatkan WTP. Adapun kemarin yang tidak mendapatkan WTP itu saya rasa sebagai pelajaran bagi yang lain dan kedepannya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merugikan negara,” kata gubernur.

Untuk diketahui, kepala BPK Sulbar yang selama ini dijabat oleh Sumedi digantikan oleh Eydu Oktain Panjaitan. Prosesi serah terima jabatan kepala BPK dihadiri pimpinan BPK RI, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni, Mantan Gubernur Anwar Adnan Saleh, Bupati Mateng, Bupati Mamuju, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis meyampaikan rasa terimah kasih atas kinerja kepala BPK lama yang selama ini. Kata dia peran BPK sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terbukti Sulbar dan sejumlah kabupaten lainya tahun ini bisa meraih WTP.

Semua Kabupaten Ditarget Raih WTP

“Hampir semua kabupaten mendapatkan WTP, kecuali Mamuju dan ini harus menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan dan disiplin dalam mengelola keuangannya,” tuturnya.

“Dalam pemerikasaan keuangan negara, kita sudah memiliki kewenangan yang tidak terbatas, sehingga BPK tidak boleh dihalangi memeriksa keuangan yang dikelolah pemerintah, baik di pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten,” tegas Harry.

Ia juga menambahkan bahwa untuk program kedepan pemerintah daerah menjadikan tolak ukur kemakmuran suatu daerah menjadi salah satu indikator penilaian dalam mendapatkan opini WTP.

“Kita juga akan mendorong dan sudah ada dalam indikator kemakmuran untuk mendapatkan WTP,” tambahnya.

“Tolak ukurnya WTP yah harus dilihat dari kemakmuran masyarakatnya, pengangguran menurun, IPM meningkat dan yang lainnya,” ujar Harry.

Sementara, Kepala BPK Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan menuturkan, fakta di Sulbar, tolak indikator dari segi kemakmuran ini jatuh pada angka kemiskinan Sulbar yang kian meningkat.
“Kita kedepan tidak hanya sekedar menguji penyusunan anggarannya, tetapi juga akan menguji penggunaan anggarannya sejauh mana dalam meningkatkan kemakmuran masyarakatnya,” terangnya.

“Makanya kita juga akan melihat program yang berbasis kemasyarakatan, apakah dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Eydu Oktain.

Sedangkan, Bupati Mamuju, Habsi Wahid, mengaku kedepan akan berbenah hingga bisa kembali meraih WTP. Kata dia yang menjadi ganjalan WTP untuk tahun anggaran 2016 karena ada kasus dana bantuan sosial.

“Itu menjadi motivasi terutama kepada seluruh pejabat agar kejadian yang lalu tidak terulang dan telah merusak tantanan pemerintahan. Sehingga kita kedepan akan terus berupaya untuk tetap disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran,” imbuhnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *