Ranperda Pilkades Tinggal Selangkah Lagi

  • Whatsapp
Ranperda Pilkades Tinggal Selangkah Lagi

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pemberhentian dan pemilihan kepala desa akhirnya disepakati untuk disahkan pada tahun ini. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Mamuju, Selasa 19 September.

Lima Fraksi di DPRD Mamuju menyatakan menyetujui langkah pengesahan ranperda yang sejak tahun lalu dibahas. Masing-masing fraksi yang dimaksud antara lain, Fraksi Karya Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Hati Nurani Rakyat, Fraksi Indonesia Sejahtera, dan Fraksi Manakarra.

Bacaan Lainnya

Juru bicara Fraksi Demokrat, Semuel Toyani dalam pemaparan pandangan fraksinya mengungkapkan bahwa, fraksi Demokrat menyetujui pengesahan Perda Pilkades secepatnya dikarenakan banyaknya kontestasi pilkades yang menunggu.

“Melalui ranperda ini kami berharap dapat menjadi rujukan, sekaligus menegaskan diri bahwa kita mempunyai komitmen kuat dalam penyelenggaraan kontestasi politik ditingkat desa agar dapat jauh lebih baik dimasa mendatang,” papar Semuel Toyani.

Wakil Ketua DPRD Mamuju, Andi Dodi Hermawan mengungkapkan bahwa dengan adanya persetujuan seluruh fraksi di DPRD tersebut, maka pengesahan Ranperda Pilkades tinggal selangkah lagi. Rencananya akan disahkan bersamaan dengan penyerahan KUA PPAS dalam Rapat Paripurna DPRD Mamuju selanjutnya.

“Kita akan sahkan berbarengan dalam sidang paripurna selanjutnya yang juga membahas tentang KUA PPAS APBDP. Jadi tadi seluruh fraksi telah menyetujui dan kami berharap apa yang ada dalam Perda ini sesuai dengan yang kita harapkan selama ini,” ungkap Andi Dodi Hermawan.

Mengenai ranperda Pilkades, Andi Dodi juga menambahkan bahwa hal-hal yang diatur didalamnya ialah batasan calon kades yang hanya lima peserta, dan juga domisili calon kades harus sesuai dengan tempat pemilihannya atau tidak bisa lintas desa.

“Jadi hal-hal yang diatur yaitu legalisir ijazah dengan minimal pendidikan SMA sederajat, kemudian ada pembatasan calon kepala desa agar tidak terlalu terjadi gesekan di masyarakat dan pemilihannya lebih berbobot yaitu hanya lima calon. Kemudian juga domisili calon harus sesuai dengan tempat ia mencalonkan atau tidak bisa lintas desa,” tambah Andi Dodi.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Abdul Rahim mengungkapkan setelah Ranperda Pilkades tersebut disahkan, maka selanjutnya pihak DPMD akan segera menyusun naskah peraturan bupati terkait hal teknis yang tidak ada di dalam ranperda.

“Kami berharap perda ini secepatnya disahkan karena kami masih akan mengeluarkan Perbub tentang teknis pelaksanaan yang tidak ada di dalam perda. Kemudian juga masih ada bimbingan teknis yang mesti kami lakukan kepada para penyelenggara pilkades. Mamuju termasuk lambat menyelenggarakan bimtek karena pengesahan Perda ini juga lambat,” tandas Abdul Rahim. (bal/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *