Harga TBS Kembali Naik

  • Whatsapp
Harga TBS Kembali Naik

sulbarexpress.fajar.co,id, MAMUJU – Petani kelapa sawit bisa bernapas lega. Ini karena penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kembali naik.

Kepala Dinas Pertanian Hamzah menjelaskan harga TBS bulan November 2017 sebesar Rp1424,94 yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS, Kamis 9 November. Ia berharap kondisi ini bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat maupun para petani.

Bacaan Lainnya

“Kita berharap hasil penetapan TBS bulan ini bisa lebih baik dan maksimal untuk kepentingan bersama,” kata Hamzah.

Ia menambahkan begitu banyak persoalan yang dihadapi petani, pihaknya terus berupaya mengatasi segala persoalan tersebut dan akan menata ulang semua potensi pertanian untuk dikembangkan.

“Kita saat ini sementara mendata dan tentunya ini perlu juga peran Dinas Pertanian disetiap kabupaten. Sehingga kita buatkan program untuk tahun 2018 demi kesejahteraan petani kita di Sulbar,” tambahnya.

Kepala Bidang Perkebunan Andi Waris menyampaikan Indeks K pada penetapan TBSĀ  diambil dari rata-rata usulan Indeks K semua perusahaan sebesar 80.32 persen.

“Untuk Indeks K kita kali ini 80.19 persen. Sedangkan harga TBS Rp1424,94 dan ini mengalami kenaikan,” ungkap Waris.

Lanjutnya, dalam penetapan harga TBS bulan November 2017 mengalami kenaikan sebanyak 32,50 sen.

“Kalau dibandingkan dengan bulan lalu penetapan harga TBS kali ini mengalami kenaikan lagi dan patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

Waris juga menyampaikan meskipun masih ada perusahaan yang belum menyerahkan invoicenya pada penetapan TBS, tetapi komitmen pemprov melalui pertemuan Gubernur dan para perusahaan beberapa pekan lalu menyepakati untuk saling bersinergi.

“Bulan lalu pak Gubernur sudah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan dan berharap agar pengelolaan harga TBS tidak merugikan siapapun baik dari petani maupun perusahaan,” beber Waris.

Ketua Askrindo Sulbar Kasruddin menuturkan akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib petani Sulbar dalam setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah maupun perusahaan agar tidak merugikan petani.

“Tim ini sudah berjalan maksimal, tapi kita harus pahami rohnya peraturan Kementerian Pertanian. Sehingga dalam menjalankannya bisa sesuai yang diharapkan dan para petani kita bisa merasakan kesejahteraan,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *