Pengesahan RPJMD Dinilai Belum Telat

  • Whatsapp
Pengesahan RPJMD Dinilai Belum Telat

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Pengesahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dinilai belum telat. Pemprov menilai proses pembahasan belum melewati batas waktu.

Seperti yang diatur dalam pasal 264  ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan daerah (Perda) RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Bacaan Lainnya

Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin mengatakan pengasahan Ranperda RPJMD tidak terlambat karena pasal yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak menghitung tanggal kalender dilantiknya kepala daerah. Melainkan menghitung bulan sejak dilantiknya kepala daerah.

“Sehingga kita masih punya waktu sampai bulan November untuk mengesahkan. Kita juga tidak bisa paksakan karena kemarin ada masalah juga di DPRD,” kata Ismail, Minggu 12 November.

Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana menyampaikan target pengesahan Ranperda RPJMD yang meleset sudah dikomunikasikan dengan Kemendagri dan diberikan solusi untuk Pemprov Sulbar.

“Memang melewati dari target, tapi hasil koordinasi ke Kemendagri terkait UU 23 tersebut tidak dilihat dari harinya melainkan dilihat dari bulannya, sehingga kita masih diberikan kesempatan,” ungkap Junda Maulana.

Ia menambahkan Pemprov Sulbar saat ini melakukan asistensi dengan pihak Kemendagri yang dijadwalkan akan melakukan pertemuan pada hari Senin 13 November untuk dievaluasi.

“Kita membentuk tim dari perwakilan 22 OPD sebagai notulen yang nantinya mencatat setiap masukan dalam proses asistensi di Kemendagri,” ungkap Junda.

Junda juga menyampaikan untuk pengesahan Ranperda RPJMD akan dilakukan setelah selesai dilakukan konsultasi maupun evaluasi di Kemendagri paling lama 14 hari.

“Kalau rekomendasi Kemendagri sudah keluar berarti berkas pengesahan akan kita serahkan ke DPRD untuk disahkan dan bisa disahkan akhir November,” terangnya.

Selain itu, Keterlambatan pengesahan Ranperda RPJMD juga dinilai karena adanya kasus yang menimpa DPRD Sulbar, Apalagi empat unsur pimpinan menjadi tersangka dan diperhadapkan pada kasus dugaan pelanggaran APBD 2016, sehingga Kemendagri memberikan ruang kepada Pemprov Sulbar.

Sementara itu, menurut praktisi hukum Sulbar Hatta Kainang, Pemprov dan DPRD Sulbar terancam sanksi atas proses penetapan RPJMD. Sanksi ini karena Pemprov dan DPRD dianggap tidak bisa menyelesaikan pembahasan RPJMD sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai pasal 266 ayat 1, Pemprov dan DPRD Sulbar terancam sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama tiga bulan. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *