Satukan Pemahaman Kerjasama, Diskominfo Gelar Rapat Bersama dengan Media

  • Whatsapp
Satukan Pemahaman Kerjasama, Diskominfo Gelar Rapat Bersama dengan Media

sulbarexpress.fajar.co.id, PASANGKAYU – Untuk menyatukan persepsi kerjamasama media berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2018 mendatang. Pemda Mamuju Utara (Matra) melalui Dinas Kominfo menggelar rapat bersama dengan perusahan media.

Rapat dihadiri staf khusus bupati bidang Hukum Anas C Saputra, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kominfo. Berlangsung di ruang rapat bupati Matra, Rabu 22 November.

Bacaan Lainnya

Kepala Infokom Matra, Dasteri mengatakan prosedur yang akan dikeluarkan untuk kerjasama media dalam publikasi dan penyebarluasan informasi program visi misi Pemda Matra akan sesuai dan berdasarkan SOP sebagaimana hasil koordinasi dengan lembaga pemeriksa keuangan daerah.

“Ini sedikit berbeda pada kerjasama tahun ini. Tahun depan kita akan betul-betul verifikasi kelengkapan atau legalitas perusahaan media itu sendiri berdasarkan SOP,” ungkap Dasteri.

Ia mengatakan, rapat bersama ini bertujuan menyatukan persepsi dalam kerjasama media. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana model kerjasama yang baik dan saling menguntungkan satu sama lain.

“Jadi rapat ini tidaklah lain hanya untuk menyamakan persepsi prosedur yang diberlakukan. Bagaimana bisa kerjasama yang pemda lakukan dengan perusahaan media kedepan tidak menjadi masalah dalam pengelolaan anggaran,” terang Dasteri.

Bupati Matra dalam hal ini diwakili staf khusus bidang Hukum Anas C Saputra menyampaikan bahwa agenda rapat bersama ini bukan berarti ada intervensi pemerintah daerah kepada awak atau perusahaan media.

Pemda Matra, sambung Anas, justru sangat terbantu dalam publikasi visi misi pembangunan yang telah dilakukan Pemda selama ini.

“Jika itu bisa berjalan tidak terkendali dalam adminitrasi keuangan kedepan, saya rasa itulah yang kita inginkan bersama. Kerjasama yang saling menguntungkan pihak Pemda baik pihak perusahaan media,” harap Anas.

Pemda sebagai penyedia anggaran, tentunya harus berhati-hati. Begitu juga pihak perusahaan sebagai pihak ketiga dalam penyediaan jasa publikasi dan informasi juga lebih berhati-hati.

“Saat ini penggunaan anggaran harus serba hati-hati, harus jelas penggunaan. Dan yang paling penting legalitas perusahaan sebagai pihak penyedia harus jelas,” tutup Anas. (ndi/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *