Semua ASN Wajib Bayar Zakat

  • Whatsapp
Semua ASN Wajib Bayar Zakat

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat perlu dipahami seluruh pengurus Baznas yang ada di Sulbar agar tidak salah dalam mengelolanya.

Oleh sebab itu, Baznas Sulbar melaksanakan sosialisasi UU no 23 tahun 2011 agar implementasinya dalam membangun Sulbar bisa terwujud.

Bacaan Lainnya

Kepala Baznas Sulbar Aminullah Ma’mun mengatakan pentingnya pemahaman dalam pengelolaan zakat kepada pengurus Baznas yang di Provinsi maupun yang ada di semua kabupaten.

“Kita ingin dalam pengelolaan zakat sesuai peruntukannya dan tidak keluar dari regulasi yang sudah ditentukan dalam UU,” kata Aminullah.

Ia menambahkan Baznas Provinsi masih memiliki banyak kekurangan, dimana masih kurangnya pihak-pihak instansi yang belum sadar akan membayar zakat sesuai yang tertuang dalam UU.

“Beberapa bulan Baznas Sulbar berjalan dan kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan, bahkan pemberian zakat kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Namun kita masih kekurangan pembayar zakat yang semestinya dilakukannya sesuai perintah yang ada dalam UU maupun pemerintah,” tambahnya.

Sedangkan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masadar menyampaikan akan selalu membantu Baznas Sulbar baik sarana maupun prasarananya agar pengelolaan zakat maksimal.

“Kita juga ingin pengelolaan zakat tidak salah-salah, apalagi mencoba main-main. Insha Allah Pemprov akan selalu membantu Baznas Sulbar agar masyarakat bisa menggunakan zakatnya untuk meningkatkan taraf hidupnya,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan agar semua OPD ikut membantu Baznas Sulbar agar pembayaran zakatnya selalu dibayar.

“Bayangkan kalau semua ASN yang ada disetiap OPD membayar zakat, pasti Baznas Sulbar tidak kekurangan anggaran pengelolaan zakat,” ujarnya.

Kepala Baznas Indonesia Bambang Sudibyo saat membawakan materi sosialisasi menyampaikan integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

“Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya,” tuturnya.

Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan. Namun perlu diperhatikan bahwa perubahan Bazda menjadi Baznas dan Bazda Kecamatan menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) memerlukan langkah adaptasi cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

“UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti┬ásistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *