Pemprov-DPRD, Sepakat Angkat Pimpinan DPRD Sementara

  • Whatsapp
Pemprov-DPRD, Sepakat Angkat Pimpinan DPRD Sementara

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2018 belum diserahkan ke DPRD Sulbar untuk dibahas.

Hal itu, terjadi lantaran dua pimpinan DPRD Sulbar saat ini ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar dan dua pimpinan lainnya juga sementara dipanggil untuk proses pemeriksaan lanjutan. Atas kondisi ini, Pemprov dan Anggota DPRD Sulbar berunding untuk mencari solusi.

Bacaan Lainnya

Pemprov dan DPRD Sulbar menggelar rapat tertutup di gedung DPRD Sulbar, Kamis 14 Desember. Rapat ini menghasilkan satu keputusan bersama antara Pemprov dan Dewan.

Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin mengatakan APBD 2018 perlu diselamatkan mengingat saat ini DPRD Sulbar sedang mengalami permasalahan, dimana pimpinannya sementara menghadapi proses hukum di Kejati Sulselbar.

“Kita sudah bicarakan bersama terkait mekanisme penyerahan Ranperda APBD 2018. Karena saat ini DPRD tidak punya pimpinan,” kata Ismail.

Ia menambahkan Pemprov dan DPRD Sulbar sudah menyepakati akan mengusulkan pimpinan sementara DPRD Sulbar agar Ranperda APBD 2018 bisa diserahkan untuk dibahas.

“Terobosan yang kita ambil melalui kesepakatan bersama bahwa akan mengangkat pimpinan sementara. Jadi masing-masing mengusulkan namanya baik itu dari Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PAN nanti mereka menunjuk pelaksana tugas pimpinan DPRD sementara,” tambahnya.

Lanjutnya, pengangkatan pimpinan sementara DPRD Sulbar dilakukan karena pimpinan DPRD Sulbar saat ini belum diberhentikan. Sehingga disepakati untuk melakukan pengangkatan pimpinan sementara.

“Pimpinan sekarang ini kan belum ada pemberhentian, sedangkan Amalia Aras itu kewenangan partai. Jadi kita sepakat untu mengangkat pelaksana tugas sementara,” ungkap Ismail.

Ismail juga menyampaikan kesepakatan bersama untuk mengangkat pimpinan DPRD Sulbar sudah melalui mekanisme yang ada dan tidak akan melanggar undang-undang.
“Boleh dilakukan. Kita juga dalam upaya menyelamatkan APBD 2018 agar bisa dibahas hingga disahkan,” bebernya.

Anggota DPRD Sulbar Fraksi Golkar Muhtar Belo menyampaikan untuk pengusulan nama sebagai calon pimpinan DPRD Sulbar akan dibahas di tubuh Fraksi Golkar.

“Kita akan bahas di Fraksi, kalau secara pribadi saya usulkan Hamzah Sunubi,” tuturnya.

Menanggapi, pengangkatan pimpinan DPRD sementara, dirinya menilai tidak terlalu gegabah dan setuju saja apabila untuk menyelamatkan APBD 2018 demi masyarakat Sulbar.

“Kalau mekanisme penyerahan boleh saja, tapi untuk pengambilan keputusan tidak boleh yang lakukan pimpinan sementara,” paparnya.

Senada, Ketua Fraksi Demokrat Yahuda juga menuturkan akan membahasnya ditubuh fraksi Demokrat untuk mengusulkan satu nama sebagai calon pimpinan sementara.

“Yang jelas kita sebagai partai pemenang, tentu kita akan usulkan satu orang dan akan dibahas dalam fraksi,” terangnya.

Selain itu, pengangkatan Amelia Aras sebagai pengganti Ketua DPRD Sulbar, Yahuda mengungkapkan itu tetap menjadi keputusan partai, sedangkan yang diusulkan hanya pimpinan sementara sampai ada SK keluar dari Mendagri.

“Ini kan pimpinan sementara. Jadi Amalia Aras tetap pengganti Ketua DPRD dan masih sementara menunggu SK keluar dari Mendagri,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *