Sosialisasi UU No 7 tahun 2017, Saal: Satukan Persepsi untuk Pemilu Bersih

  • Whatsapp
Sosialisasi UU No 7 tahun 2017, Saal: Satukan Persepsi untuk Pemilu Bersih

sulbarexpress.fajar.co.id, PASANGKAYU – Untuk menyatuhkan persepsi pemahaman UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang baru dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Matra) menggelar sosialisasi UU No 7 tahun 2017 di Aula Hotel Devonder Pasangkayu, Selasa 19 Desember.

Ketua DPRD Matra, Lukman Said mengatakan, sosialisasi UU pemilu terbaru ini merupakan kegiatan selama 5 tahunan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Dengan begitu harap Lukman, seluruh peserta harus mengikuti dengan serius. Sebagai warga Negara Indonesia harus mengetahui aturan pemilu yang terbaru.

“Kita harus mengetahui bersama aturan pemilu yang baru ini. Apalagi kepada peserta, penyelenggara dan pengawas,” ungkap Lukman yang juga Ketum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten se Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Matra HM Saal dalam sambutannya membuka acara sosialisasi mengungkap, sosialisasi ini sangat penting diikuti secara seksama. Sebab dianggap perlu pemahaman dan persepsi yang sama bagi setiap pemangku kebijakan, sehingga terciptanya pemilu yang aman, kondusif dan berintegritas dengan secara otomatis menghasilkan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi.

“Kita melihat secara bersama-sama, dalam sosialisasi yang dilaksakan Pemda Matra mendatangkan pemateri dari Kemendagri. Dimana saudara Dr. Bahtiar ini secara lansung juga ikut dalam perumusan UU No 7 tahun 2017 yang baru ini, jadi sangatlah di sayangkan jika tidak kita serius materinya secara bersama,” pintah Saal.

Saal menuturkan, selain menyatuhkan pemahaman aturan, juga bertujuan bagaimana memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Diakhir sambutan, Saal berharap, untuk tetap berpihak kepada aturan yang telah ditetapkan bersama dalam hal ini UU No. 7 tahun 2017, baik itu sebagai peserta, sebagai pengawas maupun sebagai penyelenggara pemilu.

“Mari jauhkan kepentingan pribadi, golongan, dan parpol, berpihaklah pada aturan yakni UU No 7 tahun 2017 sehingga pemilu bisa berjalan sesuai aturan sesuai apa yang kita ingin bersama,” harap Saal.

Ratusan peserta dari berbagai stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, insan pers, ASN, perangkat desa, Ormas kepemudaan, menerima materi dari Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri DR. Bahtiar. Adapun pokok materinya antara lain, perkembangan indeks variabel IDI nasional, substansi pemilu, tujuan menyatukan UU pemilu, grand desain pemilu serentak, pelanggara pemilu hingga masalah kampanye dan perselisihan pengurus Parpol. (ndi/sol)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *