Kemenag Tunggu Arahan, Tak Ada Celah Turunkan Biaya Haji

  • Whatsapp
Kemenag Tunggu Arahan, Tak Ada Celah Turunkan Biaya Haji

sulbarexpress.fajar.co.id, JAKARTA – Penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5 persen oleh Arab Saudi bakal berdampak pada ongkos naik haji (ONH) tahun ini.

Dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018, hampir tidak ada ruang untuk menekan biaya lainnya.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menjelaskan, dalam penyusunan BPIH, ada komponen biaya dalam negeri dan biaya luar negeri.

Biaya dalam negeri adalah yang dikeluarkan untuk keperluan jemaah selama di Indonesia. Sedangkan biaya luar negeri terkait dengan layanan jamaah selama di Saudi, termasuk ongkos penerbangan.

Nah, efisiensi atau penekanan biaya paling memungkinkan dilakukan untuk komponen biaya dalam negeri. Tetapi, sulit sekali melakukan efisiensi lantaran sudah mereka lakukan sejak pembahasan haji 2015. “Jadi agak sulit,” ucapnya di Jakarta kemarin.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pengenaan PPN 5 persen tersebut berlaku per 1 Januari 2018. Seluruh pengeluaran dan bentuk pelayanan bakal dikenai pajak 5 persen.

“Tidak terkecuali pelayanan umrah dan haji,” katanya kemarin.

Atas pungutan pajak itu, konsekuensinya ada kenaikan tarif layanan di Saudi terkait dengan penyelenggaraan haji. Misalnya layanan hotel, transportasi, bahkan sampai urusan katering.

Untuk itu, saat ini Kemenag mulai menghitung besaran biaya haji 2018. Kalaupun ada kenaikan, Kemenag berharap masih dalam ambang batas wajar dan bisa ditoleransi jemaah.

Jangan sampai kenaikan itu akhirnya memberatkan calon jemaah haji. Pemerintah tidak menanggung atau memberikan subsidi biaya haji terkait PPN 5 persen oleh Saudi. Pajak itu dibebankan kepada jemaah.

*Sulbar

Menyikapi kebijakan pemerintah Arab Saudi, Kantor Kemenag Mamuju masih menunggu keputusan resmi Menteri Agama (Menag).

Kepala Seksi (Kasi) Haji dan umroh Kemenag Mamuju, Andi Syahrul mengatakan, hingga kemarin, belum ada kisaran BPIH yang ditetapkan Menag dan DPR RI. Atas dasar itu, Kemenag Mamuju, tetap mematok tarif BPIH lama, yakni Rp 39 juta.

“Memang ada wacana kenaikan BPIH sampai lima persen. Hanya saja kami masih menunggu keputusan resminya. Apakah naik atau stagnan,” kata Syahrul, Kamis 4 Januari.

Meski belum ada acuan, Syahrul meminta warga tidak perlu khawatir. Biaya setoran awal untuk mendapat kuota keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) masih sama, yaitu Rp 25 juta. Sisanya Rp 14 juta dibayar jelang keberangkatan untuk melunasi seluruh BPIH.

“Setoran awal masih sama. Tapi jika wacana itu benar diterapkan. Maka biaya pelunasannya yang diproyeksi naik, karena harga barang di Arab Saudi juga naik,” jelasnya.

Mengenai proyeksi kenaikan BPIH, Syahrul enggan berkomentar lebih jauh. Dia hanya berharap, wacana itu tidak berlaku pada musim haji. Meski tidak berpengaruh pada kuantitas CJH, namun tetap saja menjadi beban.

“Saya tidak ingin berandai-andai. Harapan kami biayanya tidak berubah. Kalau pun tidak bisa sama dengan tahun lalu, paling tidak kenaikannya hanya sedikit saja,” bebernya. (bal/jpnn/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *