Meski Tunggakan Hutang Meningkat, Pendapatan PBBP2 Tahun 2017 Meningkat

  • Whatsapp
Meski Tunggakan Hutang Meningkat, Pendapatan PBBP2 Tahun 2017 Meningkat

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Meski mengalami kenaikan nilai tunggakan hutang pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Namun pendapatan daerah tahun 2017 untuk hal itu justru ikut meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp86.999.877.

Kepala Sub Bagian (Kasubid) Pendaftaran Penetapan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mamuju, Tasyrief Akbar mengatakan 2016 silam, Pemkab Mamuju hanya mampu menarik pajak Rp 1.848.525.776. Namun tahun selanjutnya atau 2017, realisasinya meningkat menjadi Rp 1.935.525.653.

“Alhamdulillah tahun 2017 lalu ada peningkatan sebesar Rp86.999.877,” ujar Tasyrief, Kamis 18 Januari.

Ia mengungkapkan peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya dari Bapenda untuk memaksimalkan penarikan pajak di desa dan perkotaan. Apalagi dalam memaksimalkan penarikan pajak tersebut, Wakil Bupati Mamuju, Irwan SP Pababari turun langsung ke setiap kecamatan untuk memberikan instruksi kepada camat dan kepala desa (kades).

“Pak wakil bupati juga turun tangan. Jadi kami pun berupa keras supaya sinergitas antara Bapenda dan pihak kecamatan serta desa bisa lebih baik melakukan penarikan pajak,” ungkap Tasyrief.

Tasyrief menambahkan meski realisasi meningkat, tapi tunggakan pajak juga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya tahun 2016 tunggakan pajak mencapai Rp 13.582.490.200. Kini tunggakan itu kembali naik menjadi Rp 15.194.840.854.

Menurut Tasyrief, peningkatan tunggakan disebabkan para wajib pajak lebih dominan membayar pokok pajak di tahun berjalan. Sementara tunggakan yang sudah menumpuk belum terselesaikan, lantaran wajib pajak yang belum jelas.

“Pendapatan memang naik. Tapi tunggakan pajaknya juga bertambah sebesar Rp 1.612.350.654. Ini berdasarkan data sebelumnya dari 2008 sampai 2016. Selama data ini belum valid, kemungkinan besar tunggakan akan terus bertambah setiap tahun,” tambahnya.

Dia mengaku akan segera melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulbar terkait data tersebut. Tasyrief berencana mengusulkan agar wajib pajak yang sudah tidak relevan diputihkan. Namun sebelum itu, Bapenda Mamuju harus memiliki data valid di setiap daerah, sebagai dasar pertimbangan pemutihan.

“Kita akan coba, supaya dilakukan pemutihan. Tapi bagi wajib pajak yang masih real atau valid datanya, tidak diubah,” tandas Tasyrief. (bal/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *