Pelayanan Buruk, Ipmapus Sambangi Disdukcapil

  • Whatsapp
Pelayanan Buruk, Ipmapus Sambangi Disdukcapil

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mamuju disambangi massa dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus), Senin 8 Januari.

Hal ini lantaran Disdukcapil Mamuju dinilai memberikan pelayanan buruk bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Massa aksi Ipmapus menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Disdukcapil Mamuju. Mereka mempertanyakan sejumlah perkara atas mencuatnya Kartu Keluarga (KK) warga yang ganda di Desa Tapandullu dan Sumare.

Mereka menilai kejadian tersebut buntut dari Disdukcapil tidak profesional dan telaten dalam melaksanakan tugas.

“Ini ada apa? kok bisa ganda. Jangan sampai ada oknum yang mengambil keuntungan di Disdukcapil untuk kepentingan pribadi,” ujar Ketua Ipmapus Mamuju, Muhammad Ahyar.

Dia melanjutkan, belakangan ini, pelayanan Disdukcapil pun tidak maksimal. Warga yang hendak mengurus KTP elektronik dan kependudukan lain, tidak dilayani. Jaringan rusak dan blangko yang habis menjadi alasan utama petugas pelayanan di kantor tersebut.

“Kenapa jaringan dan blangko selalu jadi alasan. Ini benar rusak atau ada apa-apanya?,” ungkapnya.

Tak lama kemudian, Kepala Disdukcapil Mamuju, Agung Patola datang dan memberikan penjelasan kepada pengunjuk rasa. Dia mengatakan jika tiga hari belakangan, server kependudukan memang rusak.

Akibatnya, Disdukcapil tidak bisa memberikan pelayanan. Agung Patola mengaku akan segera membawa server tersebut ke Soppeng, Sulawesi Selatan untuk diperbaiki.

“Di Mamuju tidak ada yang bisa memperbaiki. Kami khawatir jika tidak ditangani orang yang profesional, malah akan merusak data penduduk di database. Insyaaallah tiga hari ke depan sudah bagus,” jelas Agung Patola.

Mengenai blangko KTP-el yang habis, Agung menepisnya. Dia mengaku baru saja sudah mendapat alokasi blanko KTP-el sebanyak delapan ribu keping.

Sementara terkait KK ganda, ia akan bermunikasi dengan Ipmapus Mamuju untuk melihat langsung data tersebut. Jika data yang diserahkan benar, maka Agung akan melakukan evaluasi kinerja terhadap semua ASN dan tenaga kontrak di Disdukcapil Mamuju.

“Kalau ada, ini menjadi pertimbangan untuk memperketat penerbitan KK. Sementara jika ada oknum ASN yang menyelahgunakan jabatan, akan saya tindaklanjuti dan usulkan ke bupati untuk pemberian sanksi tegas,” tandasnya. (bal/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *