Selesaikan Persoalan RS Regional, Kemenkes Kembali Turun Tangan

  • Whatsapp
Selesaikan Persoalan RS Regional, Kemenkes Kembali Turun Tangan

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI bersama rombongan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit (RS) Regional dalam rangka mengecek pelayanan yang dikeluhkan 17 dokter spesialis, Kamis 4 Januari.

Kedatangan rombongan kementerian langsung membagi dua kelompok, diantaranya memanggil pihak menagmen dan kelompok lainnya melakukan pengecekan alat pelayanan RS Regional. Hal tersebut dilakukan secara tertutup.

Bacaan Lainnya

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Bambang Wibowo mengatakan kedatangannya hanya untuk melakukan koordinasi agar pelayanan rumah sakit bisa berjalan lagi seperti biasanya.

“Poin penting yang kita bicarakan adalah pelayanan RS yang tidak maksimal,” kata Bambang.

Ia menambahkan peningkatan rumah sakit harus ditopang dengan pelayanan yang bagus untuk masyarakat agar tidak ada yang dirugikan.

“Pelayanannya harus ada dokter, sarana dan prasarana, dan manegmen rumah sakit. Jadi pelayanan rumah sakit saat ini tidak maksimal, makanya ini yang kita perbaiki,” tambahnya.

Bambang juga membeberkan akan melakukan pertemuan dengan 17 dokter yang mengundurkan diri dan menemui Gubernur Sulbar untuk menyampaikan evaluasi yang sudah didapatkan.

“Nanti kita juga akan menemui dokter yang mundur untuk mengajak komunikasi untuk memastikan keputusannya dan kalau bisa kita akan ajak lagi masuk bekerja. Besoknya (Jumat 5 Januari, red) kita akan menemui gubernur,” beber Bambang.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar Arif Ardianto menuturkan selama turun di lapangan untuk mengecek keuangan rumah sakit. Namun pihaknya belum menemukan adanya kerugian negara.

“Kita lihat belum ada tanda-tanda penyimpangan terkait pengelolaan keuangan rumah sakit,” tuturnya.

BPKP Sulbar, imbuhnya, akan mengajukan permohonan ke Gubernur guna melakukan monitoring ke rumah sakit untuk memastikan tidak adanya kerugian negara.

“Kita akan meminta untuk monitoring selama tiga bulan kepada Gubernur, agar pengelolaan keuangan rumah sakit sesuai peruntukannya dan untuk saat ini kita lihat sudah sesuai,” ungkap Arif.

Kadis Kesehatan Sulbar dr Achmad Azis mengungkapkan kedatangan rombongan Kemenkes untuk mengecek pelayanan RS yang menjadi tuntutan 17 dokter ahli.

“Pelayanan rumah sakit yang ditinjau apakah sesuai prosedur atau tidak. Termasuk manegmennya,” terang Azis.

Selain itu, Direktur RS Regional dr Andi Munasir menuturkan rombongan Kemenkes ingin memastikan kemunduran 17 dokter ahli.

“Pihak Kemenkes datang untuk mengecek pelayanan RS dan memastikan kemunduran 17 dokter ahli,” jelasnya.

Adapun, persoalan fasilitas yang dipakai saat ini oleh 17 dokter, pihak RS akan mengecek telebih dahulu.

“Kalau pasti mundur kita akan ambil fasilitas yang sudah diberikan. Tapi kalau mereka kembali bekerja, kita tetap menerimanya, tapi tentunya harus disipilin,” tandas dr Munasir.

Untuk diketahui, kedatangan rombongan Kemenkes RI ke Sulbar untuk kasus RS Regional sudah dua kali dilakukan. Pertama pada medio bulan Desember lalu.

Kedatangan mereka juga berupaya menyelesaikan kasus mundurnya 17 dokter ahli yang pertama kali, pada 8 Desember. Untuk sementara, proses mediasi membuahkan hasil.

Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, 17 dokter ahli kembali melakukan aksi mundur dari rumah sakit pada 20 Desember 2017. Aksi ini tampaknya dilakukan dengan komitmen yang lebih serius. Para dokter tampaknya sudah yakin mundur sebagai PNS Sulbar. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *