Sosialisasi Perpres Nomor 88, Upaya Menyelesaikan Sengketa Tanah

  • Whatsapp
Sosialisasi Perpres Nomor 88, Upaya Menyelesaikan Sengketa Tanah

sulbarexpress.fajar.co.id, PASANGKAYU – Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulselbar menggelar sosialisasi tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reformasi agraria (Tora).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Matra yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan. Dihadiri para kepala desa dan camat se Kabupaten Matra, dilaksanakan di aula Hotel Trisakti Pasangkayu, Jumat 19 Januari.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutan Asisten II Sekretariat Daerah Matra H Makmur mengatakan, sosialisasi Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 dianggap penting dalam penyelesaian sengketa tanah yang dialami masyarakat.

“Bagi kami pemerintah daerah, pemahaman tentang penguasaan tanah dalam kawasan hutan sangatlah penting diketahui masyarakat. Sebab banyak masyarakat yang mengalami kendala masalah penguasaan tanah dalam kawasan hutan,” ucap Makmur.

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulselbar, Hasbi Afkar menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Ada 76 desa dari enam kabupaten yang masuk dalam data target inver (Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) PTKH Sulbar.

Setelah menerima peta dan formulir pendaptaran TORA ini, kepala desa/lurah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudiaan melakukan pendataan serta mengumpulkan bukti penguasaan tanah yang diajukan masyarakat, membuat batas, sketsa penguasaan tanah, kemudian mengajukan permohonan ke Bupati secara kolektif.

“Tujuan dari program ini, adalah menyelesaikan penguasaan tanah masyarakat untuk dikeluarkan dari kawasan pengelolaan hutan. Itu dibuktikan dengan masa penguasaan tanah selama 20 tahun oleh masyarakat,” ujarnya.

“Kami punya data tahun 90-an sampai sekarang, dari Sistem Informasi Geografis (SIG) peta citra satelit. Jadi jika ada masyarakat yang sudah menjadikan lahan hutan sebagai sumber mata pencaharian dalam kurung waktu 20 tahun lebih, maka itu dikeluarkan dari kawasan hutan. Tentunya disertai bukti-bukti dokumen dari desa atau kelurahan,” ungkapnya.

Masih Hasbi, jika lahan tersebut terlanjur menjadi garapan masyarakat dan kurang dari 20 tahun, maka akan diberikan solusi dengan pemberian izin pengelolaan hutan sosial.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak ada penguasaan lahan yang menyebabkan masyarakat diusir,” tutupnya. (ndi/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *