Sosialisasi TORA Tindak Lanjut Perpres, 38 Tim Gabungan Dibentuk

  • Whatsapp
Sosialisasi TORA Tindak Lanjut Perpres, 38 Tim Gabungan Dibentuk

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulselbar bersama dengan Dinas Kehutanan Sulbar melaksanakan sosialisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu 17 Januari.

Seluas 23 ribu hektare yang dimiliki masyarakat Sulbar direncanakan pada tahun 2018 akan dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Bacaan Lainnya

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulselbar Hasbi Afkar mengatakan sosialisasi kedua tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

“Kita undang semua kepala desa di Mamuju maupun camat untuk mengikuti sosialisasi ini agar bisa memohon pembuatan sertifikat tanah yang sudah menjadi kawasan mata pencaharian masyarakat,” kata Hasbi.

Ia menambahkan terdapat 76 desa dari semua kabupaten yang masuk dalam data target inver Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) Sulbar. Namun sayangnya masih terdapat 10 desa yang tidak menghadiri acara sosialisasi, dikarenakan adanya keterlambatan informasi pada berapa daerah pedalaman, seperti di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau.

“Kita sudah sepakat untuk menyampaikan informasi kepada 10 desa itu, kita juga sudah bentuk 38 tim gabungan yang terdiri dari BPN dan PKH mendampingi Kepala Desa/ Lurah. Untuk mendeteksi lahan hutan yang sudah dikeloala masyarakat setempat,” tambahnya.

Hasbi juga menyampaikan pemberian peta dan formulir pendaftaran TORA, selanjutnya camat atau kepala desa maupun lurah melanjutkannya dengan menyosialisasikan kepada masyarakat. Kemudiaan melakukan pendataan serta mengumpulkan bukti penguasaan tanah yang diajukan masyarakat.

“Kita tidak akan ambil alih lahan yang sudah digarap sebagai mata pencaharian masyarakat. Akan tetapi membantunya untuk mengurus semua sertifikatnya. Jadi ini tidak ada unsur menyiksa masyarakat,” ungkap Habsi.

Selain itu, program TORA dilakukan agar penguasaan tanah masyarakat untuk dikeluarkan dari kawasan pengelolaan hutan. Itu dibuktikan dengan masa penguasaan tanah selama 20 tahun oleh masyarakat.

“Kami punya data tahun 90-an sampai sekarang, dari SIG (Sistem Informasi Geografis, red), peta citra satelit. Jadi jika ada masyarakat yang sudah menjadikan lahan hutan sebagai sumber mata pencaharian dalam kurung waktu 20 tahun lebih, maka itu dikeluarkan dari kawasan hutan. Tentunya disertai bukti-bukti dokumen dari desa/kelurahan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Fakhruddin mengutarakan Pemprov Sulbar mendukung program nasional tersebut. Dengan begitu, Dinas Kehutanan akan memfasilitasi BPKH dalam menyukseskan program ini.

“Kita akan support penuh, kita sudah membagikan peta desa, format pendaftaran. Selanjutnya PKH yang mendampingi kepala desa, para kepala desa diberikan waktu tiga minggu menyelesaikan permohonan, selamat-lambatnya pada 10 Februari, semua permohonan dari desa sudah masuk,” tandasnya. (hab/sol)Sosialisasi TORA Tindak Lanjut Perpres, 38 Tim Gabungan Dibentuk

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *