Camat Diminta Warning Perangkat Desa Agar Netral

  • Whatsapp
Camat Diminta Warning Perangkat Desa Agar Netral

sulbarexpress.fajar.co.id, PASANGKAYU – Sikap netral pada lemilihan umum tidak hanya ditujukan kepada aparatur sipil negara, Polri dan TNI serta Kepala Desa, akan tetapi juga bagi perangkat Desa sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal itu disampaikan secara tegas Ketua Panwaslu Kabupaten Pasangkayu Syamsuddin mengingat sejumlah perangkat desa ditengarai menjadi pengurus Partai Politik.

Bacaan Lainnya

Ketua Panwaslu

Ketua Panwaslu Pasangkayu
Syamsudin

Kabupaten Pasangkayu, Syamsudin, menyatakan, netralitas bagi Polri, TNI, ASN, Kades dan Perangkat Desa pada Pemilihan Umum 2019 mendatang, penting untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, maka dari itu, dia, meminta agar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, para Camat dan Kades se Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan teguran dan bahkan pemberian sanksi jika terdapat Perangkat Desa yang terlibat sebagai pengurus partai politik.

“Ya kita sangat berharap ada dukungan dari stakeholder yang ada kaitannya dengan Perangkat Desa mengajak untuk netral, bahkan jika terbukti ada yang menjadi pengurus parpol diberikan teguran dan bahkan kalau bisa diberikan sanksi tegas agar pemilu yang akan kita hadapi nanti benar-benar bersih dan berkualitas,” harap Syamsudin di ruang kerjanya, Kamis 1 Maret.

Sambung, kata

 

 

dia, tin

 

dakan Panwaslu Kabupaten Pasangkayu tentu melakukan pencegahan dini dengan menyampaikan surat imbauan kepada pemerintah dalam hal ini bupati

Pa

 

sangkayu untuk membantu Panwaslu menegakkan aturan pemilu. Sebab fungsi pengawasan tidak hanya pada Panwaslu akan tetapi peran pemerintah juga sangat penting.

“Terkait netralitas Perangkat Desa, nama-nama yang disinyalir sebagai pengurus parpol hasil pengawasan sudah kami sampaikan kepada Bupati Pasangkayu untuk ditindaklanjuti dan Panwaslu meminta agar Pemerintah memberikan teguran dan bahkan kalau bisa memberikan sanksi administrasi kepada yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sang Pengacara ini juga menegaskan, Panwascam se Kabupaten Pasangkayu agar benar-benar melakukan pengawasan secara maksimal dan meminta melakukan pengawasan melekat kepada Perangkat Desa yang bersangkutan yang disinyalir menjadi pengurus dan anggota parpol. Bahkan dirinya balik mengancam Panwascam jika melakukan pembiaran sementara aturan sudah berjalan maka iapun tidak segan-segan untuk memproses Panwascam yang bersangkutan.

“Kami tidak ingin ada pelanggaran akan tetapi jika itu terjadi maka wajib hukumnya untuk di proses sesuai ketentuan dan Panwascam saya minta benar-benar menjadi wasit yang profesional di tingkat lapangan dan meminta untuk tetap menjaga integritas,” imbuh Syamsudin. (ndi/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *