Terjadi Kericuhan, PN Tunda Peninjauan Objek Sengketa

  • Whatsapp
Terjadi Kericuhan, PN Tunda Peninjauan Objek Sengketa

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) peninjauan objek lahan sengketa di Desa Botto Kecamatan Campalagian terpaksa ditunda lantaran ribuan massa tergugat H. Sabaruddin tidak menginginkan penggugat H.Galia masuk kedalam objek sengketa, Jumat 9 Maret.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Polewali Made Bagus Oka mengatakan PS khususnya dalam perkara perdata adalah bagian dari proses persidangan karena menyangkut peninjauan objek tidak bergerak, sehingga wajib menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa baik tergugat maupun penggugat.

Bacaan Lainnya

“PS ini untuk melihat batas-batas lokasi, apakah lokasinya masih ada atau tidak, untuk mengetahui itu tentunya masing-masing pihak yang lebih tahu,” kata Made Bagus.

Ia menambahkan penundaan PS lantaran kondisi keamanan yang kurang kondusif, sehingga tahapan PS tidak dilanjutkan untuk sementara waktu, menurutnya, sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang perdata tersebut, dirinya akan kembali berkoordinasi dengan masing-masing pihak agar tahapan sidang selanjutnya berjalan lancar dan kondusif.

“Mobil kami digoyang-goyang diancam dengan senjata tajam itu adalah bagian yang tentunya menganggu tugas kami sebagai hakim,” tambahnya.

Sementara itu, tergugat Sabaruddin melalui kuasa hukumnya Abdul Kadir saat dikonfirmasi mengungkapkan pihaknya tidak pernah ada niat menghalangi jalannya proses hukum, hanya saja massa yang hadir secara spontanitas tidak menginginkan penggugat hadir dalam objek sengketa.

“Sebenarnya kami menginginkan kuasa hukum penggugat saja yang mewakili karena massa yang hadir secara spontan ini tidak mau melihat penggugat hadir di lokasi sengketa,” ungkap Abdul Kadir.

Selain itu, massa yang hadir merupakan adalah orang yang bekerja dan menggantungkan hidupnya pada usaha dagang dan pabrik beras milik tergugat.

“Massa itukan sebagian ada langganan gabah tergugat, terkait permasalahan yang digugat keseluruhan itukan satu hektar 25 are. Jadi ada 13 tergugat yang kami dampingi,” tandasnya.(ali/hab)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *