Bantuan Dana Pusat Penanganan Banjir, Administrasi Pencairan Anggaran Simpang Siur

  • Whatsapp
Bantuan Dana Pusat Penanganan Banjir, Administrasi Pencairan Anggaran Simpang Siur

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU — Masyarakat Mamuju yang menjadi korban musibah banjir bandang dua pekan lalu nampaknya harus menunggu lama untuk mendapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah.

Hal tersebut dikarenakan masih simpang siurnya kelengkapan berkas administrasi yang ditujukan ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang datang berkunjung menemui korban banjir telah menyerahkan secara simbolis bantuan sebesar Rp 250 juta sebagai dana siap pakai pasca penanganan banjir bandang. Namun hingga saat ini anggaran yang dijanjikan belum juga tampak keberadaannya.

Deputi I Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK RI, Masmun Yan Maggesa saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 4 April mengungkapkan bahwa belum turunnya anggaran tersebut dikarenakan berkas administrasi yang diajukan Pemkab Mamuju belum lengkap.

“Surat tanggap bencana sudah ada kami terima. Sisa penanggung jawab PPTK dan nomor rekening yang belum dikirim ke kami. Makanya anggaran itu belum disalurkan ke daerah Mamuju,” ungkap Yan Manggesa.

Disebutkan, ketika dua persyaratan itu sudah terpenuhi, maka anggaran yang sejatinya melalui BNPB selaku dana pasca bencana tersebut akan segera ditransfer.

“Kalau sudah lengkap semua, yah langsung dikirim saat itu juga, karena anggarannya sudah tersedia dan siap pakai,” jelasnya.

Yan Manggesa pun menegaskan, alokasi anggaran itu diperuntukkan untuk menutupi biaya operasional pemerintah menangani korban dan evakuasi saat terjadi banjir.

“Jadi bukan untuk diberikan kepada rakyat atau biaya rekonstruksi rumah korban,” tegas Yan Manggesa.

Ia pun menambahkan, jika Pemkab Mamuju ingin merekonstruksi ulang rumah korban, maka mereka bisa mengusulkan anggaran melalui dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Tapi dengan catatan, Pemkab Mamuju terlebih dulu menyelesaikan usulan awal.

“Setelah anggaran Rp 250 tersalur, berikutnya bisa usul tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Melampirkan data jumlah rumah yang rusak dan hancur. Lalu diverifikasi untuk menentukan berapa anggaran yang mau didrop pemerintah pusat dan provinsi,” kata Yan Manggesa.

Wakil Bupati Mamuju, Irwan SP Pababari mengungkapkan, pemerintah telah mengirim seluruh berkas administrasi yang telah diminta. Termasuk bantuan anggaran untuk penanggulangan banjir dan rekonstruksi rumah bagi korban.

“Kami sudah kirim. Bahkan total anggaran yang kami usulkan lumayan banyak. Kalau tidak salah nilainya sekira Rp200 miliar,” sebut Irwan, Rabu 4 April malam.

Disebutkan, khusus anggaran rekonstruksi Pemkab Mamuju akan berkonsultasi langsung ke BNPB. Itu untuk memastikan apakah usulan rekonstruksi rumah bisa terakomodir atau tidak.

“Yang jelas kami akan berupaya membantu rekonstruksi bagi korban yang rumahnya rusak,” sebutnya.

Ketua DPRD Mamuju, Siti Suraidah Suhardi mengatakan, dewan akan mengawal proses pengusulan anggaran tersebut, hingga sampai ke daerah. Termasuk usulan bantuan bagi rekonstruksi rumah bagi korban bencana.

“Kami siap mengawal bersama teman-teman OPD. Itu sudah kewajiban kami,” terang Suraidah.

Suraidah juga mengaku akan memberikan penjelasan kepada korban mengenai anggaran Rp 250 juta tersebut. Itu dilakukannya untuk meredam prasangka buruk kepada pemerintah. Hingga kemarin, korban masih berasumsi jika anggaran tersebut digunakan Pemkab Mamuju.

“Ini juga mau kita luruskan, karena kemarin tidak ada penyampaian dari Menko PMK kalau anggaran ini bukan korban. Kita akan beri penjelasan supaya tidak terjadi salah paham,” tandasnya. (bal/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *