KPK Pegang Laporan Pengadaan Barang dan Jasa

  • Whatsapp
KPK Pegang Laporan Pengadaan Barang dan Jasa

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan kunjungan ke Sulbar dengan melakukan pertemuan bersama Pemprov, BPKP, dan Polda Sulbar, Selasa 10 April.

KPK RI menilai pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota di Indonesia termasuk Sulbar sudah pernah dilaporkan di KPK dengan rata-rata masalah pengadaan barang dan jasa.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan laporan itu kini berada di Humas KPK. Pihaknya belum memastikan tindak lanjut laporan yang masuk terkait masalah pengadaan barang dan jasa.

“Hampir semua termasuk di Sulbar ada laporan ke KPK. Saya belum tahu sejauh mana tindak lanjutnya. Masalah spesifik saya tidak tahu. Tapi umumnya, korupsi di daerah rata-rata masalah pengadaan barang dan jasa,” kata Alexander.

Ia menambahkan pengadaan barang dan jasa titik paling rawan. Mark up harga, menurunkan speknya, hal-hal seperti itu yang sering terjadi di daerah. Sehingga pihaknya berkunjung ke Sulbar untuk melakukan audiensi.

“Kita melakukan koordinasi supervisi pencegahan tindak pidana korupsi. untuk melakukan pembinaan dalam hal penggaran, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan masalah perizinan di PTSP,” tambahnya.

Alexander juga menyampaikan KPK RI melakukan audiensi kepada pemda diseluruh Indonesia dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

“Itu yang kita dorong dan ini menjadi agenda di seluruh Indonesia. Kita berharap yang menyangkut korupsi kita bisa cegah sejak dini,” ungkap Alexander.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengungkapkan Pemprov Sulbar akan selalu mendukung atas pendampingan yang dilakukan KPK RI, karena dirinya menganggap bahwa sejalan dengan visi misinya dalam lima tahun ke depan, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih, zero korupsi.

“Kita berharap aparatur yang ada di pemprov mematuhi jalur yang sudah ditentukan pemerintah. Inspektorat kedepan, eselonnya setingkat sekda dan tidak bisa diinterpensi masalah hukum,” tegas Gubernur.

Selain itu, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar juga menyikapi persolan korupsi di daerah dan pihaknya akan selalu menegakkan hukum dan undang-undang yang sudah diatur oleh negara terkait pemberantasan korupsi.

“Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan guna mengantisipasi dan mencegah tindakan tersebut yakni mencegah jauh lebih baik dari pada menindak, komitmen dan integritas sangat penting. Kami selaku penegak hukum siap mendukung dan menindak para pelaku korupsi demi wilayah yang bebas korupsi,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *