Terindikasi Ikut Politik Praktis, Dewan Minta Direksi BUMD Mundur

  • Whatsapp
Terindikasi Ikut Politik Praktis, Dewan Minta Direksi BUMD Mundur

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Selasa 10 April.

Pada rapat kemarin, sejumlah anggota DPRD Sulbar memberikan kritik kepada direksi BUMD Sulbar yang diindikasi terlibat politik praktis atau yang ingin maju pada pemilihan legislatif. Karena dianggap melanggar regulasi yang sudah ada.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD dari PDI-P Abdul Halim mengatakan anggaran BUMD Sulbar yang mencapai Rp60 miliar mesti dikelola dengan baik dan fokus pada tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada semua direksi.

“Kita ingin BUMD ini bersih dan tidak ada hubungannya dengan parpol. Jadi ini harus dipertimbangkan,” kata Halim.

Senada, Anggota DPRD Sulbar dari Partai Nasdem Abdul Rahim mengungkapkan kehadiran BUMD Sulbar antara ada dan tiada, dimana pada jajaran direksinya tidak boleh berada atau ikut pada politik praktis. Apatahlagi jika mencalonkan diri pada pemilihan legislatif yang akan datang.

“BUMD harus memastikan adanya kontribusi untuk pendapatan daerah, kita tidak ingin perusahaan menguasai potensi kita, sehingga tidak ada hasil yang didapat oleh Pemprov. BUMD harus berupaya meningkatkan produksi, BUMD harus komitmen untuk hadir membuka lapangan pekerjaan dan kita berharap BUMD menjadi beban, tetap dia harus menjadi bagian dari solusi. Jadi tolong diisi dengan orang profesional,” ucap Rahim.

Ia menambahkan BUMD Sulbar harus sehat dan betul-betul menghasilkan uang untuk daerah, dirinya juga melihat ada sekitar empat orang direksi BUMD Sulbar yang akan terlibat pada politik praktis.

“Jadi kita lihat nanti bulan Juni, tetapi apapun alasannya kalau BUMD diisi orang-orang profesional. Mending mengundurkan diri sajalah, jangan kemudian muncul permasalahan pada pelaksanaan BUMD Sulbar dikemudian hari,” tambahnya.

Begitupun, anggota DPRD Sulbar Partai Demokrat Sukri Umar menuturkan bahwa pihaknya memiliki data jika disinyalir adanya anggota partai yang ada dalam direksi BUMD Sulbar.

“Apalagi kalau didalamnya ada juga direktur perusahaan tertentu yang selalu main proyek APBD, kemudian mau juga masuk dalam BUMD, kan ini akan merusak. Aturannya sudah jelas bahwa orang partai tidak boleh masuk di BUMD dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin numpang hidup didalamnya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin menjelaskan anggaran Rp60 miliar pada BUMD Sulbar digunakan untuk penguatan dan biaya operasional dalam menjalankan tugasnya demi peningkatan pendapatan daerah.

“Ini akan dipergunakan untuk memperkuat dalam rangka mendapatkan partisipasi interes perusahaan minyak yang sahamnya dipegang oleh Pemprov Sulbar sebesar 5 persen dan Pemprov Kalsel 5 persen. Jadi nanti kita lihat apakah DPRD menyetujuinya atau tidak,” jelas Ismail.

Ismail juga menyampaikan dirinya sudah memerintahkan direksi BUMD Sulbar agar mundur jika ada yang akan mendaftarkan diri maju di legislatif, bahkan pada unsur komisarispun sekaligus.

“Kalau sudah mundur ini akan dilakukan perekrutan ulang, bahkan saya juga akan mundur pada jajaran komisaris nanti,” terangnya.

Selain itu, Direktur Utama BUMD Sulbar Arifin Raseng akan mengkoordinasikan kembali jajaran direksi BUMD Sulbar maupun komisaris terkait saran dan kritikan DPRD Sulbar adanya indikasi yang ikut dalam pertai politik maupun memimpin suatu perusahaan yang sering menjalankan proyek APBD.

“Itu sudah ada regulasi kalau anggota BUMD Sulbar tidak boleh berpolitik, bahkan pak Gubernur sudah menyampaikan saat-saat pengukuhan bahwa siapa yang berpolitik agar mundur. Jadi kita menunggu untuk mengundurkan secara terhormat kalau ingin berpolitik,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *