Tim Gabungan Tertibkan Bangunan Tanpa IMB

  • Whatsapp
Tim Gabungan Tertibkan Bangunan Tanpa IMB

sulbarexpress.fajar.co.id, MAJENE – Tim gabungan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene, mulai menertibkan bangunan, baik toko, hotel dan rumah tinggal, yang tidak dilengkapi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Ketentuan setiap bangunan toko, rumah tinggal atau hotel dan bangunan lainnya di Majene harus memiliki IMB, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2010,” kata Ruski Hamid Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Majene,

Bacaan Lainnya

Dalam Perda lanjut Ruski, pemilik bangunan wajib mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan. Tapi di lapangan banyak warga mendirikan bangunan sebelum mengantongi IMB.

“Terhadap pemilik bangunan yang telah lebih dahulu mendirikan bangunan, kami masih memberikan toleransi mengurus IMB sehingga bisa membayar retribusi kepada Pemkab Majene,” katanya.

Namun kata dia, jika pemilik bangunan masih tetap membandel tidak segera mengurus IMB, anggota Satpo PP Majene bersama instansi terkait tidak akan segan-segan membongkar paksa bangunan yang ada.

“Kami berharap masyarakat lebih dulu mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan, sehingga gedung atau rumah yang dibangun bisa aman dari tindakan pembongkaran paksa,” terang sambil merinci jumlah bangunan yang tidak dilengkap IMB itu.

Sementara itu, Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang Dinas PUPR Majene Surya Darma mengatakan, penertiban sejumlah bangunan tanpa IMB terus dilakukan di setiap kecamatan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saat ini tim gabungan, yakni Satpol PP, BPM-PTSP dan Dinas PUPR Majene, melakukan penertiban terhadap bangunan tanpa IMB di wilayah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, selanjutnya akan menyusul ke wilayah Kecamatan Pamboang hingga Kecamatan Malunda,” tutur Surya.

Ia mengungkapkan, pemilik bangunan rumah atau pertokoan yang dibangun tanpa ada IMB langsung diberikan formulir sebagai tindaklanjut untuk membayar retribusi IMB ke instasi terkait.

Kata Surya, penertiban bukan hanya berdasarkan laporan, tapi juga berdasarkan hasil pantauan di lapangan bahwa banyak pembangunan baik rumah, toko dan lain-lain namun tidak memiliki IMB.

“Untuk itu, kami dari tim gabungan melakukan penertiban dengan mendatangi bangunan dan menanyakan perihal IMB, dengan memberikan formulir kepada pemilik bangunan, untuk segera membayar retribusi IMB,” urainya.

Disinggung mengenai ketidaktahuan masyarakat terkait proses pengurusan IMB, Surya mengaku, sudah berulangkali melakukan sosialisasi terkait persyaratan yang menyangkut perizinan, baik melalui website maupun sosialisasi secara langsung.

“Kita juga upayakan, fungsikan kembali pengambilan formulir tentang pengurusan IMB di setiap kantor kecamatan, supaya masyarakat lebih mudah mengurus IMB jika ingin melakukan pembangunan,” pungkasnya. (hfd/smd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *