Wujudkan KLA Harus Bahu-membahu

  • Whatsapp
Wujudkan KLA Harus Bahu-membahu
FOTO BERSAMA. Bupati Majene Fahmi Massiara foto bersama pada pembukaan deklarasi Majene menuju kabupaten KLA 2019, di aula Pendopo Rujab bupati Majene, Senin 22 April 2019.

MAJENE, SULBAR EXPRESS – Bupati Majene Fahmi Massiara mengharapkan peran seluruh pemangku kepentingan, lintas sektor, para OPD terkait, organisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan Majene menjadi Kota Layak Anak (KLA).

“Untuk mewujudkan daerah kita ini menjadi kota layak anak, tentu harus bahu-membahu seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fahmi pada pembukaan deklarasi Majene menuju kabupaten KLA 2019, di aula Pendopo Rujab bupati Majene, Senin 22 April.

Bacaan Lainnya

Kata Fahmi, program KLA merupakan nawacita Presiden RI Jokowi melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada 2005 melalui kebijakan KLA, yang menggambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA).

“Implementasi strategi pembangunan layak anak ini, telah terintegrasi dalam komitmen dan sumber daya Pemkab Majene, yang sebagian dijabarkan ke dalam visi misi Pemkab Majene, yaitu MP3,” tutur Fahmi dihadapan segenap panitia dan seluruh peserta workshop.

Bupati menyebut, dari 24 indikator dalam kategori KLA Majene, terdapat 2 isu strategis, yaitu masalah lingkungan dan gizi (Stunting), yang secara Nasional, bahwa Provinsi Sulbar berada pada urutan ke-2 angka stunting.

“Upaya menurunkan angka dan mencegah stunting di daerah kita ini, harus mulai dari regulasi, strategi, pembentukan gugus tugas dan komitmen bersama. Dan target kita pada 2020 mendatang semoga mendapat predikat Pratama atau Madya sebagai KLA,” harapnya.

Ia menambahkan, langkah-langkah dasar komitmen Pemkab Majene telah dilaksanakan untuk menuju KLA termasuk yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Majene bersama Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) Majene serta dinas terkait.

“Saya menggaris bawahi, poin penting proses pengembangan KLA bukan hanya tugas pihak DPPPA dan Bappeda saja, tapi juga koordinasi para stakehorder untuk pemenuhan hak anak secara berkesinambungan dan bukan hanya di kabupaten tapi berkembang di kecamatan layak anak hingga kelurahan dan desa,” tandasnya.

Hadir dalam deklarasi tersebut, Ketua DPRD Majene, Kodim 1401 Majene, Ketua PN Majene, Kepala Rutan Kelas IIB Majene, Kemenag Majene, Asisten-Staf Ahli Setda Majene, Kepala Bappeda Majene, Kepala DPPPA Majene, Ketua TP-PKK Majene, BUMN, BUMD, Kadin, tomas, pihak Universitas se-Majene, pengurus organisasi P2TP2A, LSM serta sejumlah undangan lainnya.(hfd/smd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *