Target Penerimaan Pajak Baru 25 Persen, KPK Ajak Pemda Kerja Keras

  • Whatsapp
Target Penerimaan Pajak Baru 25 Persen, KPK Ajak Pemda Kerja Keras
TEKEN MOU. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menandatangani MoU dengan BPN, Bank Sulselbar dan DJP disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Kejati Sulselbar Firdaus Dewilmar di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 10 Juli 2019.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemprov dan semua kabupaten se- Sulbar menandatangani MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasonal (BPN), Direktirat Jenderal Pajak (DJP) dan Bank Sulselbar di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 10 Juli.

Wakil Ketua KPK Alaxander Marwata mengatakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentu harus ada penghasilan. Sehingga pembangunan bisa berjalan maksimal dan masyarakat memperolah penghasilan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Bacaan Lainnya

“Konon dalam hidup ini ada dua hal yang bersifat pasti. Yakni kematian dan pajak, kedua hal ini tidak bisa dihindari selama kita hidup. Pasti dua hal ini dihadapi,” kata Alaxander Marwata kepada wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan MoU.

Ia menambahkan target penerimaan pajak di Sulbar tahun 2019 sebesar Rp800 miliar. Namun hingga Juli baru terpenuhi sebesar 25 persen.

“Tentu ini menjadi PR (Pekerjaan rumah, red) bersama. Meski saya yakin hingga akhir tahun tidak akan mungkin sampai. Namun dengan adanya MoU ini bisa memacu adanya dorongan pemerintah daerah untuk terus bekerja secara maksimal,” tambahnya.

Alaxander juga menyampaikan dengan melihat salah satu titik rawan korupsi, terkait penerimaan negara, pajak. Baik pusat maupun daerah. Namun selama ini sangat jarang terungkap korupsi menyangkut penerimaan, rata-rata menyangkut pengeluaran, utamanya pengadaan barang dan jasa.

“Padahal ditingkat penerimaan sangat besar, contohnya kalau seorang pengusaha harusnya membayar pajak Rp1.000, kemudian hanya dibayar Rp500. Ini artinya ada kerugian negara. Begitu juga misalnya restoran harusnya menyetor pajak Rp1.000 dari penghasilan yang dipungut, tapi dibayar ke daerah Rp100, ini artinya ada korupsi Rp 900, ini yang harus disadari,” ungkap Alaxander.

Sementara itu, lanjut Alaxander, KPK sangat mendorong adanya kerjasama antara Pemda dan Bank Sulselbar, antara Pemda dan BPN dan antara Pemda dan DJP, untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Kami yakin dan percaya kalau daerah bisa mandiri secara fiskal, cukup untuk pembiayaan pembangunan di derah. Maka sebetulnya kesejahteraan Indonesia akan segera dan cepat terwujud,” ujarnya.

Selain itu, kerjasaman antara Inspektorat dan KPK kedepan akan lebih ditingkatkan, karena upaya pencegahan tidak bisa kalau KPK hanya di Jakarta.

Jadi maskipun berada di Jakarta, tapi mata dan telinga KPK diharapkan ada di setiap sudut Indonesia. Melalui pengawasan masyarakat, karena masyarakat juga sudah sangat kritis.

“Masyarakat juga sudah sangat kritis, apalagi didukung dengan teknologi informasi, sehingga bisa setiap saat melaporkan penyimpangan atau gejala korupsi kepada aparat penegak hukum. Karena 100 penindakan KPK, itu berdasarkan informasi masyarakat. Jadi diharap MoU ini jangan hanya di atas kertas, tetapi realisasi bisa maksimal,” terangnya.

Sedangkan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengungkapkan akan komitmen menjalan MoU tersebut, karena MoU merupakan inisiatif pemerintah daerah, sehingga tak ada alasan untuk tidak komitmen menjalankan.

“Kami menegaskan komitmen bersama untuk memberantas korupsi terintegrasi di Sulbar dan akan komitmen lebih transparan dalam pengelolaan anggaran,” ucap Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan dan berharap semua kabupaten saling bersinergi dalam menjalankan MoU yang dilakukan bersama KPK RI.

“Seluruh pihak termasuk jajaran pemerintah kabupaten konsisten menjalankan MoU ini. Sehingga bisa membawa kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *