Awasi Iklan Obat dan Makanan, KPID Jalin Kerjasama dengan BPOM

  • Whatsapp
Awasi Iklan Obat dan Makanan, KPID Jalin Kerjasama dengan BPOM

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Dalam mengoptimalkan peran pengawasan isi siaran iklan, publikasi, promosi obat dan makanan pada lembaga penyiaran di Sulbar. Komisi Penyiaran Indoneaia Daerah (KPID) Sulbar menjalin kerjasama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulawesi Barat.

Penandatangan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan antara ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi dan Kepala BPOM Sulbar Netty Nurmulaliawati. Disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Komisioner KPID Sulbar Budiman Imran, Busran Riandhy, Masram, Ahmad Syari Rasyid, Sri Ayuningsih dan Urwa serta 200 peserta Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Bacaan Lainnya

Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sulbar Sri Ayuningsih mengatakan penandatangan MoU ini menitikberatkan pada peran masing-masing lembaga dalam menjalankan tusinya.

“Iya, Kita KPID Sulbar periode ini mencoba membangun komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang bersentuhan langsung dengan dunia penyiaran, seperti BPOM Sulbar guna pengawasan iklan promosi Obat dan Makanan di televisi dan radio,” kata Sri Ayuningsih.

Ia menambahkan dalam pasal 3 Nota Kesepahaman dicantumkan objek Kesepakatan Bersama adalah isi siaran diradio dan televisi yang berkaitan isi siaran terhadap iklan, publikasi, promosi obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat.

“Sedangkan ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi 1). Koordinasi dalam pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya

Termasuk juga, Peningkatan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan dan Pertukaran informasi, temuan dan/atau data rekaman publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terakhir Pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi, dan iklan obat dan makanan yang diduga tidak memiliki izin edar atau nomor notifikasi dari Balai POM,” tandasnya. (hab)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *