Pengelolaan PPK, Lima Indikator Perlu Diperhatikan

  • Whatsapp
Pengelolaan PPK, Lima Indikator Perlu Diperhatikan

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemprov Sulbar bersama lembaga vertikal membahas aset daerah seperti Pulau-pulau kecil di acara webinar yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke 60 Tahun. 

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan soal penjualan pulau itu juga menjadi perbincangan pemerintah pusat. Itu berkaitan dengan peristiwa adanya jual beli pulau di Sulbar, Pulau Malamber, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Mamuju.

Bacaan Lainnya

“Inilah yang menjadi titik fokus kedepan termasuk para instansi di Sulbar, begitupun legislatif karena belum fokus memperhatikan Pulau-Pulau Kecil (PPK),” kata Idris, Kamis 16 Juli.

Ia menambahkan untuk Pemprov akan terus memperhatikan PPK yang ada di Sulbar, hanya saja pemerintah belum memikirkan hal hal kecil yang semestinya menjadi fokus utama. 

“Pemerintah bukan tidak serius tapi memang belum sampai pada hal-hal yang kecil untuk dipikirkan, kita sama-sama belum terlalu konsen memperhatikan pulau itu,” tambahnya.

Idris juga menyampaikan ada lima indikator yang mesti dipikirkan oleh semua stakeholder di Sulbar dalam penataan PPK diantaranta Pelayanan, Memperbaiki kualitas pegawai atau Aparatur Sipil Negara, Independensi dari politik, kualitas Kebijakan dan terakhir soal kredibilitas Government.

“Kalau kita bicara gugusan pulau hanya dengan kebanggan bahwa itu warisan alam, maka growth without development. Kita seolah-olah bertumbuh tetapi tidak ada pembangunan di pulau itu,” ungkap Idris. 

Selain itu, Idris juga berpesan agar semua pihak ikut terlibat dalam mengembangkan teknologi di gugusan pulau di Sulbar, tentunya dibarengi edukasi ke masyarakat untuk menggerakkan pembangunan PPK dengan memperhatikan ramah lingkungan. 

“Termasuk program Kawasan Konservasi dari Pusat, itu sangat dibutuhkan, sekaligus menjadi tantangan Sulbar. Soal konservasi di Balabalakang tidak akan selesai hanya di tangan Pemda, Kabupaten maupun Provinsi. Butuh sekira Rp400 miliar hanya untuk konservasi, jika itu dimaksimalkan dengan anggaran Pemda, maka PAD Sulbar sebesar Rp300 miliar saja belum mencukupi,” tandasnya. (hab)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *