Salah Gunakan Uang Muka Proyek PUPR, DPO Berhasil Ditangkap di Sulsel

  • Whatsapp
Salah Gunakan Uang Muka Proyek PUPR, DPO Berhasil Ditangkap di Sulsel
Kejati Sulbar menggelar konferensi pers penangkapan kasus tindak pidana korupsi peningkatan jalan ruas Salutambung-Urekang, Majene, Senin 13 Juli 2020.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Penyelidikan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) peningkatan jalan ruas Salutambung-Urekang, Majene tahun anggaran 2018 terus bergulir.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar dibantu tim dari Kejaksaan Tinggi Sulsel kembali mengamankan satu tersangka, Adrian (32) yang telah buron sejak Maret lalu.

Bacaan Lainnya

Warga Perumahan Villa Mutiara Jalan Masjid Jami Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, itu ditangkap di Desa Kuri-Kuri, Jalan Sampursiang, Kecamatan Masamba, Luwu Utara. Dia ditetapkan DPO sejak lima bulan lalu ketika tiga kali tak memenuhi pangilan penyidik.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Darmawel Azwar mengatakan penyidik beberapa kali mendatangi rumah pelaku. Namun dirinya telah melarikan diri sehingga Kejati menerbitkan surat edaran pencarian orang.

“Keterlibatan tersangka Adrian sebenarnya terindikasi menggelapkan uang muka pengerjaan paket jalan tersebut. Menyalahgunakan angaran yang dikucurkan untuk uang muka pembelian material proyek,” kata Darmawel saat konferensi pers di ruangannya, Senin 13 Juli.

Ia menambahkan pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku. Sehingga dirinya berharap ada keterangan baru yang belum diketahui penyidik selama ini. Termasuk dugaan keterlibatan pihak lainnya.

“Kemungkinan (tersangka baru) belum bisa kita pastikan. Mudah-udahan ada hal lain yang bisa disampaikan. Untuk teknis hasil pemeriksaannya nanti dijelaskan Rabu 15 Juli. Kita akan paparkan kembali ke publik, baik perannya, barang bukti dan lainnya, termasuk uang muka yang diberikan kepada tersangka Andrian Rp1,4 miliar dari APBD Sulbar 2018. Akan ada pemeriksaan oleh tim mengungkap kasus ini yang sejelas-jelasnya,” tambahnya.

Darmawel juga menyampaikan dasar penangkapan Adrian sebab perkara yang sedang berproses itu sudah memperoleh nilai kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan auditor BPKP. Hanya saja, nilai kerugian itu bisa saja berubah usai pemeriksaan terhadap DPO Adrian.

“Adrian juga masuk daftar DPO, dengan sengaja menghindar dari upaya pemanggilan dari Kejati. Begitu juga tambahan tersangka, tidak menutup kemungkinan ada setelah pemeriksaan DPO Adrian,” ungkap Darmawel.

Sedangkan, Kasi Penkum Kajati Sulbar Amiruddin mengungkapkan kasus ini mulai tercium sejak Maret 2020. Pihak Kejaksaan melakukan pendalaman selama dua bulan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar.

Hasilnya, dua pelaksana dinyatakan tersangka, Yakni H Rahbin R selaku Direktur PT Samarinda Perkasa Abadi dan Mohamad Imhal.

“Kedua tersangka serupa peran Adrian, menyelahgunakan uang muka pada proyek peningkatan jalan ruas Salutambung-Urekang 2018 sekira Rp1.557.481.478. Menggunaakan uang muka untuk kepentingan pribadi,” ucap Amiruddin.

Atas penyalahgunaan anggaran itu, tindakan kedua tersangka sebelumnya bertentangan dengan ketentuan pasal 88 ayat (1), (2), (3) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Serta, pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dasar itu, pihaknya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, sebagaimana Surat Perintah (SP) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Barat Nomor : PRINT- 116 / P.6.5/ Fd.2/ 03/ 2020 dan SP Kejati Sulbar PRINT- 117 / P.6.5/ Fd.2/ 03/ 2020.

Kedua SP pertanggal 5 Maret itu, menyatakan tersangka ditahan terhitung mulai 5 Maret 2020 di Rutan Klas IIB Mamuju selama 20 hari. Perihal surat, penahanan pada tahap penyidikan bidang Pidsus Kejati Sulbar berdasarkan Sprintdik Nomor : PRINT-51/P.6.1/02/2020 tanggal 6 Februari 2020.

Kepala Dinas PUPR Sulbar Muh. Akhsan mengaku, memang pekerjaan jalan Salu Tambung Urekang tercatat gagal tender 2018 lalu. Saat itu ia belum menjabat Kepala Dinas PUPR Sulbar.

“Memang proyek itu bermasalah, saat itu bukan saya yang menjabat,” tuturnya.

Kata Akhsan, perkara itu menjadi pembelajaran bagi semua kontraktor agar tidak melakukan penyalagunaan anggaran. Sebab dapat merugikan pengerjaan jalan di Sulbar. (hab/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *