Terkait Pemotongan Dana BOS dan PIP, Ombudsman Panggil Kepala SMAN 1 Matangnga

  • Whatsapp
Terkait Pemotongan Dana BOS dan PIP, Ombudsman Panggil Kepala SMAN 1 Matangnga
Ombudsman Sulbar melakukan klarifikasi terkait dugaan pemotongan dana BOS dan PIP, Rabu 22 Juli 2020.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Sebelumnya Ombudsman telah melakukan klarifikasi langsung di Kabupaten Polewali Mandar, hanya saja masih ada saran perbaikan Ombudsman yang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala SMA 1 Matangnga sebagai terlapor.

Akibatnya tim pemeriksa Ombudsman kembali melakukan pemanggilangan kepala SMA Negeri 1 Matangnga untuk diminta klarifikasi di kantor Ombudsman RI Sulbar, Jalan Soekarno Hatta No. 37 Mamuju, Rabu 22 Juli.

Bacaan Lainnya

Tim pemeriksa Ombudsman Sulbar juga menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar dan Sekertaris Pengawas SMA/SMK se-Sulawesi Barat. Keduanya dihadirkan sebagai pihak terkait dalam pengaduan ini.

Sebelumnya Kepala SMA Negeri 1 Matangnga Kabupaten Polewali Mandar diadukan ke Ombudsman RI Sulawesi Barat, terkait dugaan pemotongan beaiswa PIP dan pencairan dana BOS triwulan keempat tahun 2018.

Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar mengatakan pemeriksaan ulang ini seharusnya tidak perlu dilakukan. Ia juga berharap setelah klarifikasi kedua ini semua saran perbaikan dari Ombudsman segera dilaksanakan.

“Dihadapan tim pemeriksa, Kepala SMA Negeri 1 Matangnga berkomitmen akan melakukan pengembalian dan melaksanakan semua saran Ombudsman paling lambat 14 hari terhitung mulai besok (hari ini, red),” kata Lukman Umar.

Sementara itu, Asisten pemeriksa Ombudsman Sulbar, Nirwana Natsir. Menegaskan pihaknya akan mengawal pengaduan ini sampai tuntas, termasuk melakukan monitoring 14 hari kedepan untuk memastikan pengaduan selesai dengan baik dan pihak terlapor melaksanakan semua pengakuannya yang tertuang dalam berita acara klarifikasi.

Pihak Ombudsman juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar dan pengawas SMA/SMK ikut terlibat mengadvokasi pihak SMA 1 Matangnga segera menyelesaikan saran Ombudsman. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *