DPRD-Pemprov Dukung Perjuangan GTKHNK 35+

  • Whatsapp
DPRD-Pemprov Dukung Perjuangan GTKHNK 35+
Komisi IV DPRD Sulbar menggelar RDP bersama GTKHNK 35+ bersama Disdikbud, BKD dan pengurus PGRI Sulbar, di ruang rapat komisi IV Sulbar, Rabu 18 November 2020.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori (GTKHNK) 35+ Provinsi Sulawesi Barat akhirnya mendapat dukungan Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar bersama Pemprov Sulbar.

Perjuangan tersebut dilakukan agar ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes serta mendapatkan peningkatan gaji.

Rapat dengar pendapat (RDP) dilakukan GTKHNK 35+ bersama anggota DPRD Sulbar Komisi IV Muhammad Jayadi dan Abidin, serta Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Prof Gufran Darma Dirawan, Kepala Dinas BKD Sulbar, Zulkifli dan Pengurus PGRI Sulbar Najamuddin, di ruang rapat komisi IV Sulbar, Rabu 18 November.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Muhammad Jayadi, mengatakan berdasarkan hasil RDP yang dilakukan bersama dua OPD terkait, keduanya memberikan support dan dukungan yang sama.

“Dua OPD terkait yaitu Dikbud dan BKD juga memberikan support dan dukungan, kemudian dari PGRI sebagai organisasi besar yang menanungi para guru sangat sinergi, dimana sudah punya arah kedepan untuk tenaga pendidik kita,” kata Jayadi.

Ia juga menambahkan, hal itu sejalan dengan apa yang menjadi visi gubernur, terkait visi Sulbar maju dan malaqbi yang ditopang salah satu misi yaitu peningkatan SDM.

Sehingga Jayadi menuturkan, apa yang menjadi tuntutan dari GTKHNK harus didukung melalui regulasi yang ada, demi kemajuan tenaga pendidik di Sulbar.

“Dari hasil itu kemudian hasil RDP kita bulat untuk memberikan dukungan penuh, dan selanjutnya komisi IV akan meminta kepada pimpinan untuk segera mungkin mengeluarkan rekomendasi dukungan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar, Prof Gufran Darma Dirawan, mengatakan dukungan yang diberikan itu berdasarkan apa yang menjadi keinginan dari pusat.

“Kan saya kira dukungan itu sudah jelas bahwa pemerintah pusat sudah mengakomodir ini semua dan insyaallah ini kami sisa menunggu dan itu disampaikan oleh Mentri Pendidikan, Nadiem Makarim, itu harus sesuai proses pendataan,” ucapnya.

Sementara Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Sulawesi Barat Siti Nurjanah, mengatakan pihaknya merasa bersyukur atas hasil dari perjuangan yang dilakukan bersama guru dan tenaga kontrak di Sulbar.

“Alhamdulillah baik legislatif dan eksekutif sudah memberikan dukungan dan kita akan meneruskan dukungan untuk kabupaten dan kota terutama untuk enam kabupaten yang ada di Sulbar,” kata Nurjannah.

Pihaknya juga mengaku tidak akan berhenti sampai disini ia akan tetap melakukan pengawalan sampai perjuangan itu dibawa ke pusat.

“Semoga ini menjadi jawaban dari persoalan GTT/PTT yang selama ini masih menjadi polemik di Sulawesi Barat,” jelasnya.

Menindak lanjuti hasil tersebut korwil Indonesia Tengah sekaligus Sekum GTKHNK Sulsel, Hardiman, menuturkan berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dicapai, pihaknya akan tetap melanjutkan sampai di pusat atas dukungan yang telah diterima dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *