Kontroversi Pengelolaan Dana Kelurahan, Dinas PU: Sudah Sesuai Aturan

  • Whatsapp
Kontroversi Pengelolaan Dana Kelurahan, Dinas PU: Sudah Sesuai Aturan
Aliansi Mahasiswa Pemuda Sulbar (AMPAS) menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Polman.

POLEWALI, SULBAR EXPRESS – Kontroversi pengelolaan dana kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar terus bergulir, Aliansi Mahasiswa Pemuda Sulbar (AMPAS) menilai pengelolaan anggaran kelurahan tersebut menyalahi aturan karena dipihak ketigakan.

Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 Pasal 14 dan Perbup Nomor 24 Tahun 2019 Bab V Pasal 13 tentang pengelolaan dana alokasi umum kelurahan.

Koordinator AMPAS, Asrul Ruslan, mengatakan dalih Pemkab Polman mempihak ketigakan anggaran pembangunan kelurahan dengan pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang mumpuni. Maka ia mendesak DPRD Polman membentuk panitia khusus untuk meninjau dan mengawasi pengelolaan dana kelurahan apakah sudah sesuai aturan atau tidak.

“Kami berharap bagaimana caranya agar SDM kelurahan diperkuat agar tidak ada lagi alasan dipihak ketigakan,” ujarnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Selasa 10 November.

Menanggapi hal itu, Camat Polewali Syarifuddin, mengungkapkan dana kelurahan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh Kemendagri. Khusus sembilan kelurahan di Kecamatan Polewali dikucurkan anggaran kurang lebih Rp11 miliar.
“Tahap pertama dicairkan Rp5 miliar disusul tahap kedua Rp6 miliar,” jelasnya.

Namun ia membantah, bila pengelolaan dana kelurahan melanggar aturan sebab pada pasal 15 Permendagri bisa dilakukan penunjukan langsung. “Memang pasal 14 itu di swakelolakan, tapi di pasal 15 itu juga bisa dilakukan penunjukan langsung,” kata Syarifuddin.

Terpisah, Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Polman, Husain, menuturkan terkait pengelolaan anggaran kelurahan pada awalnya semua Lurah dipanggil. Tapi banyak lurah yang tidak mengerti terkait proyek lantaran takut bermasalah hukum, sehingga dipilih penyedia pihak ketiga.

“Disitukan ada bahasanya, jika tidak dimungkinkan dilaksanakan swakelola, pakai pihak ketiga, tidak ada itu larangan,” tukasnya.

Husain menambahkan Dinas PUPR tidak terlibat langsung pada pengelolaan anggaran pembangunan kelurahan. Tapi kalau berbicara infrastruktur semua OPD harus berkoordinasi.

“Kelurahan itu bagian dari OPD, dia harus koordinasinya ke PU, tahun lalu karena tidak ada koordinasi sehingga pekerjaan kelurahan dianggarkan juga oleh dinas PU. Jadinya timpang tindih, dengan proyek yang sama, makanya tahun ini kita tidak mau ada seperti itu,” tuturnya. (ali/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *