Mahasiswa Soroti Seleksi CPNS Kemenkumham

  • Whatsapp
Mahasiswa Soroti Seleksi CPNS Kemenkumham

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra melakukan aksi di depan kantor Kanwil Kemenkumham Sulbar. Mereka menyoroti hasil pengumuman seleksi CPNS 2020.

Kanwil Kemenkumham Sulbar diduga telah melakukan praktik tidak sehat pada perekrutan CPNS tahun 2020.

“Kemenkumham telah menciderai keadilan di tanah Malaqbi Sulawesi Barat. Kemenkumham juga telah menodai nilai-nilai ke malaqbian yang ada ditanah leluhur ini,” kata Korlap, Arman, saat berorasi di hadapan Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Kamis 5 November.

Ia menyebutkan penerimaan CPNS lingkup Kemenkumham baru-baru ini diduga sarat dengan permainan kotor. Lantaran pada tes tersebut ada peserta yang hasilnya di lapangan rendah, tetapi pada saat pengumuman resmi keluar, ternyata malah mendapatkan nilai tinggi.

Ketua HMI Cabang Manakarra Sopliadi, mengatakan dalam proses perekrutan yang dilakukan Kemenkumham, ditemukan beberapa hasil ujian yang tidak sesuai fakta di lapangan. Sehingga hasil itu sangat menciderai masyarakat Sulbar, khusunya hati kader HMI Cabang Manakarra.

“Silakan jelaskan kepada kami, hasil ujian yang telah dikeluarkan oleh Kemenkumham seperti hasil tes kesamaptaan yang nilainya melebihi standar yang ditetapkan,” ucapnya saat berorasi.

Tidak hanya itu, dalam orasinya ia menilai ada oknum pegawai Kemenkumham yang telah meminta uang kepada peserta CPNS dengan iming-iming akan lulus sebagai pegawai Kemenkumham.

“Kami tidak menginginkan orang-orang ini bertugas di Sulbar. Mereka menciderai Kemenkumham Sulbar,” jelasnya dalam orasi.

“Apabila hal tersebut masih terjadi, maka silakan angkat kaki dari Sulbar,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dugaannya itu semakin kuat dengan proses tes yang tidak transparan berdasarkan hasil ujian yang tidak rasional.

“Artinya besar dugaan kami proses tes dan nilai ini ada oknum yang telah meng-up nilai yang ada,” bebernya.

Pihaknya juga menilai, Kemenkumham seharusnya memberikan hasil tes kepada Ombudsman dan Korem 142 Tatag sebagai lembaga pengawasan independen. Namun hasil tersebut hanya dipegang oleh panitia dari Kemenkumham.

Ia menekankan, di bumi malaqbi ini keadilan harus ditegakkan. Sehingga pihaknya menuntut Polda Sulbar bersama stakeholder terkait untuk mengusut tuntas hasil kecurangan yang ia temukan.

Mahasiswa juga menuntut Kemenkumham membuka hasil rekapan awal tes kesamaptaan kepada publik, serta mendesak Ombudsman Sulbar menindaklanjuti laporan kecurangan yang dilakukan oleh Kemenkumham.

Sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan Elly Yusar, mengatakan pada proses tes berlangsung, pihaknya sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

“Setelah pembentukan panitia oleh Kakanwil kemudian kami rapat. Lalu pada hari H, pelaksanaan di Korem seluruh HP milik panitia disita, agar tidak ada komunikasi yang aneh,” jelasnya.

Ia menambahkan hal itu berdasarkan petunjuk dari Kemenkumham pusat, kemudian peserta harus menggunakan tanda pada saat tes.

“Sesuai petunjuk dari Jakarta, bahwa mereka (peserta, red) harus menggunakan tanda dengan kalung, dan saya tidak pernah membuka kalung itu, gunanya untuk diberikan kepada peserta ketika selesai lari,” ujarnya.

“Kemudian setelah mengikuti seluruh proses tes kesamaptaan yang terbagi dalam lima item maka peserta akan bertanda tangan berdasarkan hasil yang telah diraih,” lanjutnya.

Kemudian Kepala Divisi Administrasi Mutiah Faridah, menjelaskan peserta harusnya melakukan komplain dari awal, apabila peserta tidak menerima hasil tersebut. Sudah disediakan mekanisme melalui masa sanggah.

“Apabila mereka tidak terima hasilnya harusnya menyampaikan melalui masa sanggah pada tanggal 1 sampai 3 November. Kemudian untuk masa sanggah kesamaptaan itu dilakukan pada hari itu setelah tes,” ujarnya.

Mengenai kewajiban Kemenkumham memberikan hasil tes ke Ombudsman, menurutnya itu tidak wajib. “Namun apabila Ombudsman meminta maka itu akan kami berikan,” jelasnya.

Sementara itu Kakanwail Kemenkumham Sulbar, Anwar, mengatakan hasil tersebut sudah dilakukan dengan prosedur dan aturan yang ada.

“Saya rasa penerimaan ini sudah transparan dan sesuai aturan yang ada serta petunjuk dari pusat,” kata Anwar.

Ia menilai aksi yang dilakukan oleh kader HMI sudah dijelaskan namun pihaknya tidak menerima. Menurut Anwar hasil tersebut sudah final dan tidak akan dilakukan peninjauan kembali.

“Itu sudah final, hasil tersebut sudah sesuai mekanisme waktu dari pusat untuk yang mau komplain sudah lewat waktunya dari tanggal 1 sampai 3 November,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *