Pemprov Kejar Taret Pembangunan Shelter

  • Whatsapp
Pemprov Kejar Taret Pembangunan Shelter

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar bersama kepala Dinas Sosial Sulbar Andi Bau Akram Dai dan Kepala Dinas Tenga Kerja Sulbar, Bahtiar, melakukan pertemuan bersama Mentri Sosial Julian Peter Batubara di Jakarta, Selasa 17 November 2020.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pembangunan shelter untuk para pekerja migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dari luar negeri.

Kepala Dinas Sosial Sulbar Andi Bau Akram, mengatakan shelter tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal sementara untuk para migran Indonesia yang dideportasi.

“Hal itu apabila pelabuhan Silopo Kabupaten Polman sudah diberlakukan,” kata Andi Bau Akram, Kamis 19 November.

Pihaknya juga menjelaskan, terkait hasil pertemuan bersama Mentri Sosial, Juliari Peter Batubara dimana Mensos sangat mengapresiasi atas usulan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar.

“Kami sudah mengusulkan, bersama Pemprov dengan menyerahkan proposal dari Gubernur Sulbar kepada Mentri Sosial perihal pengusulan pembangunan shelter tersebut, alhamdllah pak Mentri sangat respon dan akan ditindak lanjuti,” jelasnya.

Ia menambahkan, diperkirakan shelter tersebut nantinya akan mampu menampung pekerja migran hingga seribu orang.

“Usulan kami sampai 1.000 orang, tergantung nanti disesuaikan dengan kemampuan anggaran pusat,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat melalui Kemensos bisa menganggarkan pembangunan shelter dan rumah perlindungan trauma center (RPTC) di pelabuhan Silopo, Kabupaten Polman untuk tempat tinggal sementara pekerja migran Indonesia yang akan dipulangkan sebelum dikembalikan ke kampung masing-masing.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar Bakhtiar mengatakan, untuk realisasinya pihaknya sendiri sisa menunggu hasil koordinasi antara P2MI Sulselbar dengan pihak pemerintah Malaysia.

Dia pun mengaku, jumlah pelayanan sandaran kapal yang mengakut pekerja migran Indonesia (PMI) belum dapat dirata-ratakan. Jelasnya untuk sekali sandar maksimal 700 orang.

“Awalnya itu 1.500 hingga 2.000 orang per satu kali angkutan, namun karena pandemi dilakukan pembatasan hingga 50 persen,” tuturnya.

Ketika hal itu sudah dapat dijalankan maka pihaknya pun siap melayani ratusan PMI yang sandar di Tanjung Silopo. Dananya dari Kementerian Sosial.

“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Dinsos terkait anggaran dan responnya baik. Kalau itu sudah terealisasi tahun ini, tahun ini pun ada anggarannya dari Kementerian,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin, menjelaskan bahwa pelabuhan Silopo saat ini masih dalam proses pembenahan fasilitas. Dimana masih ada beberapa fasilitas yang harus di lengkapi seperti, pengadaan internet yang belum tersedia, kemudian tol laut. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *