6.000 RTLH Ditarget Tuntas 2022

  • Whatsapp
6.000 RTLH Ditarget Tuntas 2022
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar saat meresmikan program Kotaku di Mamasa, Jumat 8 Januari 2021.

MAMASA, SULBAREXPRESS.CO.ID – Tiga Kecamatan di Mamasa Sulawesi Barat menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Diantaranya Kecamatan Mamasa (Kelurahan Tawalian), Kecamatan Sumarorong (Kelurahan Sumarorong), dan Kecamatan Messawa (Kelurahan Messawa).

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, program Kotaku merupakan program bantuan yang menggunakan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM).

Hal tersebut, sebagai upaya mempercepat penanganan permukiman kumuh di daerah perkotaan.

Ia berharap dengan program Kotaku, maka penanganan pemukiman kumuh bisa tertangani di tiga kecamatan. Utamanya mengenai akses air minum layak serta sanitasi yang layak.

“Suatu kesyukuran mendapatkan bantuan program dari pemerintah pusat. Sisa bagaimana daerah harus menyiapkan sumber daya manusia untuk menjemput program tersebut,” ujar Ali Baal, pada peresmian program Kotaku di Mamasa, Jumat 8 Januari 2021 lalu.

Selain itu, Ali Baal menarget, hingga 2022 mendatang penanganan 6.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) segera terselesaikan.

“Itu bisa dikerjakan di enam kabupaten, seribu per kabupaten,” ucapnya.

Ia juga berharap, apa yang dikerjakan tahun 2020, berlanjut di 2021, khusus program infrastruktur agar dikerjakan dengan baik.

“Jangan fiktif, jangan mark-up, kerjakan sesuai aturan perundag-undangan,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda mengaku, program Kotaku adalah program pertamakalinya dijalankan di Mamasa.

Hal itu tidak lepas dari upaya dan perjuangan dan kerja keras pemerintah daerah, kolaborasi antara Pemkab Mamasa dan Pemprov Sulbar mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

“Kegiatan ini karena hasil perjuangan oleh Gubernur dan pihak balai,” jelasnya.

Menurutnya, program Kotaku dinilai relevan dengan harapan masyarakat. Khususnya meminimalisir kawasan kumuh yang ada di daerah perkotaan.

“Seingga kami mengharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan selanjutnya di Mamasa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan setiap program dari pusat tentunya disusul minitoring dan evaluasi dari penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Karena itu saya berharap kepada pihak yang terlibat agar menjalankan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab,” tandasnya.

Diketahui, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten sebagai pelaku utama. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *