Data Penanggulangan Gempa Belum Final

  • Whatsapp
Data Penanggulangan Gempa Belum Final

 

FOTO:IDRUS IPENK
RAKOR. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulbar Junda Maulana, saat melakukan rapat kordinasi bersama OPD dan instansi vertikal, Rabu 3 Februari 2021.

 

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Rapat koordinasi pemutakhiran data penanggulangan bencana gempa terus dimaksimalkan oleh Pemprov Sulbar. Data asesmen keseluruhan dampak gempa akan dirampungkan, sebelum dikirim ke pusat.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Ekbang Pemprov Sulbar, Junda Maulana, saat menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan instansi vertikal, Sekda Majene, Sekda Mamuju serta Kepala OPD di kantor Dinas PUPR, Rabu 3 Februari.

Junda menuturkan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut untuk mengidentifikasi sekaligus untuk verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang terjadi 15 Januari lalu di Majene dan Mamuju.

“Ini penting, mengingat kita akan mengajukan ke pemerintah pusat baik langsung ke presiden dan Kementerian PUPR dan kementrian terkait, agar ada kesatuan data baik dari pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan instansi vertikal,” kata Junda.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebelum pemerintah Provinsi Sulbar melalui Gubenur sebagai perwakilan pemerintah pusat, melaporkan kondisi pasca gempa secara utuh.

Selanjutnya usulan program tersebut terhadap program rehabilitasi bisa dilakukan oleh masing-masing instansi vertikal melalui kementerian.

“Paling tidak kita memiliki satu data yang sama, sehingga ketika instansi vertikal mengusulkan kepada kementrianya itu sesuai data yang kita tembusi ke kementerian masing-masing,” jelasnya.

“Kita sudah sepakati bahwa satu dua hari ini masing-masing baik dari pemerintah kabupaten dan instansi vertikal untuk mengkroscek kembali data hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh Kementrian PUPR,” lanjutnya.

Sehingga dari hasil itu, pihaknya bisa melakukan singkronisasi data agar keseluruhan data yang diterima bisa diketahui mana yang belum terdata.

Setalah itu, ketika seluruhnya rampung Gubernur akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan pertemuan bersama Presiden dan Kementerian terkait.

Kepala Bappeda Sulbar Khaeruddin Anas menuturkan, berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan ada beberapa hal yang disepakati salah satunya, seluruh instansi baik vertikal diminta untuk melaporkan hasilnya paling lambat hari Jumat.

“Di instansi kita sudah ada perhitungan- perhitungan tentang kerusakan bangunan gedung, yang dihitung oleh Balai Perumahan dan Pemukiman,” ujarnya.

“Tadi disepakati bahwa untuk perhitungannya jangan dihitung rusak berat, rusak sedang, rusak ringan itu terlalu kuantitatif kita mau menghitung nilai itukan kualitatif,” lanjutnya.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Daerah Mamuju, Suaib, dari rapat tersebut pihaknya juga akan segera melakukan rapat koordinasi di seluruh jajaran kabupaten. “Sementara kami masih melakukan perhitungan,” ucapnya.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total kerusakan dan kerugian akibat bencana ini mencapai Rp829,1 miliar, yakni di Majene sebanyak Rp449,8 miliar dan Mamuju sebanyak Rp379,3 miliar.

Jumlah kerugian ini diakibatkan oleh kerusakan fasilitas umum antara lain di Majene meliputi fasilitas ekonomi dan perkantoran 32 unit, fasilitas kesehatan 17 unit, rumah 4.122 unit serta kantor militer 1 unit.

Sementara di Mamuju meliputi fasilitas kesehatan 5 unit, jembatan 3 unit, rumah 3.741 unit dan pelabuhan, mini market, perkantoran dan hotel masing-masing 1 unit. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *