Masa Tanggap Darurat Berakhir, Tim Transisi Mulai Bekerja

  • Whatsapp
Masa Tanggap Darurat Berakhir, Tim Transisi Mulai Bekerja

FOTO: Idrus Ipeng
Alat berat tampak membersihkan puing-puing bangunan yang roboh akibat diterjang gempa bumi 6,2 magnitudo.

 

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Setelah masa tanggap darurat selesai, Pemprov Sulawesi Barat mulai merancang program penanggulangan bencana gempa 6,2 magnitudo di Majene dan Mamuju. Melalui tim transisi.

Langkah tersebut diambil setelah setelah tim satgas melakukan rapat evaluasi dan menyatakan masa tanggap darurat berakhir pada tanggal 4 Februari 2021.

Menurut Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Sulbar yang juga Komandan Korem 142 Tatag, Brigjen TNI Firman Dahlan, dengan berakhirnya masa tanggap darurat tersebut, saat ini pihaknya menunggu instruksi perpanjangan Tim Satgas dari Gubernur Sulbar dan segala unsur, termasuk berbagai fasilitas dukungan pasca bencana alam gempa bumi.

Ia juga mengaku akan mendukung dan siap membantu pemerintah Provinsi dalam melakukan penanggulangan bencana di Sulbar. “Kami dari TNI dan Polri siap membantu,” kata Firman Dahlan.

Sementara, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menuturkan, untuk langkah pertama yang akan dilakukan oleh tim transisi nantinya ialah konsolidasi organisasi.

Menurutnya, ia menunggu hasil dari SK Gubernur terkait siapa yang akan menjadi Dansatgas pada tim transisi nantinya.

“Ini transisi melanjutkan tetapi fokusnya yang berbeda, nanti kita melakukan apa yang harus dipercepat, mana yang harus diintensifkan, mana yang harus mendapatkan perhatian untuk kerja bersama para relawan maupun dari instansi yang lain,” kata Idris.

Pihaknya nanti akan fokus pada pengungsian, itu dilakukan karena hal tersebut dianggap paling utama, lantaran berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

“Fokus pertamanya, itu kita akan fokus di pengungsian, tidak boleh tidak karena itu situasi melayani manusia dengan segala permasalahanya,” ujarnya.

Kemudian, menurutnya tim nanti juga akan fokus untuk mendorong daerah-daerah terpencil yang tertutup karena bencana.

Termasuk, akan mengkonsolidasikan dengan pemrintah kabupaten untuk memastikan pengelolaan kebencanaan, terkait kerja-kerja yang akan dilakukan.

“Kita akan mengundang kabupaten untuk memastikan bahwa pengelolaan kebencanaan ini jangan sampai asumsinya terpusat di provinsi. Karena itu nanti salah kerja, sumber daya kita juga terbatas sehingga di setiap kabupaten harus membentuk tim posko satgas transisi yang akan bekerja,” jelasnya.

Mengenai kemanpuan anggaran apabila dilimpahkan ke kabupaten, pihaknya menjelaskan hal itu akan menjadi pembahasan bersama pada rapat nantinya.

“Mau tidak mau pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran seperti yang diketahui itu akan dikunci melalui dana tak terduga,” bebernya.

Sehingga apabila disetiap kabupaten tidak mampu mengalokasikan anggaran dengan berbagai pertimbangan, maka itu akan menjadi dasar oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *