Masa Transisi Penanganan Bencana, Semua Pihak Harus Berperan Aktif

  • Whatsapp
Masa Transisi Penanganan Bencana, Semua Pihak Harus Berperan Aktif
Alat berat terlihat sedang berupaya merobohkan gedung yang rusak parah akibat terjangan gempa, Minggu 7 Februari 2021. (Foto: Muh. Sholihin)

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, meminta kepada seluruh jajarannya memastikan seluruh data bencana gempa Sulbar terdata dengan baik dan akurat.

Sebab sampai saat ini gempa yang terjadi di Sulbar masih menyisakan persoalan, utamanya terkait data penanggulangan bencana gempa.

Sehingga pasca tanggap darurat berakhir 4 Februari lalu, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui tim transisi terus melakukan pemutakhiran data dengan melalui rapat koordinasi tahap transisi darurat pemulihan bencana di wilayah provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Tenda Posko Induk Gubernur Sulawesi Barat, akhir pekan kemarin.

Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Sulbar didampingi Sekprov Muhammmad Idris menghadirkan seluruh jajaran dan pihak terkait seperti Bupati Majene, Lukman, Wabup Mamuju, Irwan Pababari, para pimpinan OPD, beberapa camat, lurah, serta kades yang terdampak gempa di Kabupaten Majene dan Mamuju.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam pertemuan tersebut meminta kepada kabupaten dan kecamatan yang terdampak untuk benar-benar menyiapkan data, khususnya terkait kebutuhan tenda maupun logistik lainnya.

“Kabupaten dan kecamatan itu harus berkoordinasi dengan kelurahan maupun desa yang masyarakatnya terdampak gempa untuk didata secara betul-betul kebutuhan apa saja yang diperlukan baik tenda sembako maupun kebutuhan lainnya seperti air bersih dan MCK. Sehingga warga di pengungsian betul-betul bisa dipastikan tidak kekurangan logistik dan kebutuhan lainya. Selain itu, juga harus bagus pendistribusiannya agar kebutuhan logistik dan lainnya terpenuhi,” kata Ali Baal Masdar.

Kedepan menurutnya, tim transisisi darurat pemulihan bencana yang dibentuk berperan aktif sesuai tanggung jawab masing-masing.

“Kabupaten mengerjakan apa, provinsi mengerjakan apa, begitu juga instansi vertikal yang membantu dalam penanganan selama masa transisi ini,” ujarnya.

Ia juga berharap kepada Bupati Majene dan Mamuju betul-betul berperan aktif memaksimalkan data dari desa dan lurah. Karena dalam hal ini yang lebuh tahu data dari kabupaten, provinsi memberikan support.

“Jangan lagi ada ribut soal makanan, kebutuhan dapur umum juga masih tetap akan dipenuhi pemerintah. Yang juga paling penting perhatikan protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, apalagi banyak yang terpapar,” ucapnya.

Kepada warga yang ada di pengungsian jika memang kondisi rumahnya dalam kondisi ringan dan masih memungkinkan untuk ditinggali supaya kembali ke rumah, dengan tetap waspada dan hati-hati.

“Diharapkan peran lurah, kepala desa, dan relawan untuk bisa menyosialisasikan untuk kembali ke rumah yang masih memiliki rumah yang layak huni dan beraktivitas seperti biasa. Hal ini tidak mudah akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilaksanakan tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menyosialisasikannya,” jelas Ali.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam rapat tersebut mengatakan, Gubernur telah menerbitkan SK untuk masuk pada periode berikutnya yang disebut dengan transisi darurat ke pemulihan.

“Dalam masa transisi ini, tim transisi akan menyampaikan permintaan dan dukungan dari pemerintah pusat, keterlibatan pusat masih sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, apa saja yang disupport itu tergantung dari transisi ini menyusun sebuah program bersama, kami sudah komunikasi dengan tim BNPB pusat dimana mereka telah menunggu permohonan apa saja yang masuk kepada mereka,” kata Idris.

Sementara itu Bupati Majene, Lukman mengatakan, kendala yang dihadapi Kabupaten Majene saat ini, adalah persoalan jalanan. Namun hal itu menurutnya sudah hampir rampung diselesaikan, termasuk masalah listrik di beberapa daerah terisolir kini sudah normal kembali.

“Hanya saja, kendala utama adalah tenda dan MCK, kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan. Hal tersebut, perlu mendapat perhatian karena kondisi masyarakat kami di pengungsian sudah mulai sakit, bahkan kemarin ada yang meninggal setelah gempa 5,2 magnitudo yang bukan diakibatkan oleh gempa, tetapi kondisi yang tidak sehat di pengungsian,” kata Lukman.

Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari, menyampaikan, untuk saat ini peran penting berada di kelurahan, desa dan 3.000 relawan diharapkan untuk menyosialisasikan kembali ke rumah.

Karena menurutnya untuk kebutuhan konsumsi, tenda, tikar, air minum, air bersih dan penanganan listrik bukan menjadi persoalan ketika para penyintas mau kembali ke rumah masing-masing.

“Yang perlu menjadi perhatian, dari kami yang ada di Mamuju sebanyak kurang lebih 1.400 rumah yang rusak berat. Sedangkan itu belum termasuk rumah yang rubuh,” sebut Irwan.

Ia menambahkan, kebutuhan yang sangat mendesak saat ini adalah tenda untuk mereka bisa membuat hunian sementara di depan rumah mereka masing-masing.

Oleh karena itu, lanjutnya, ini menjadi beban dan misi yang sama, bagaimana mengurangi pengungsian dengan melakukan edukasi dan sosialisasi oleh relawan dan pemerintah.

“Kita semua berupaya titik-titik pengungsian bisa berkurang, dan kita bisa mengerucutkan titik-titik pengungsian di tempat-tempat tertentu,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *