Massa Dorong Percepat Penanganan Bencana

  • Whatsapp
Massa Dorong Percepat Penanganan Bencana
Perwakilan Aliansi Sulbar Bergerak melakukan dialog bersama anggota DPRD Hatta Kainang dan Dandim 1418 Mamuju Tri Aji di tenda halaman kantor DPRD Sulbar, Kamis 18 Februari 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Ratusan masyarakat korban gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) tergabung dalam Aliansi Sulbar Bergerak melakukan aksi di Kantor DPRD Sulbar. Mereka berunjuk rasa, mempertanyakan transparasi pengelolaan anggaran penanganan bencana alam yang dinilai kurang efektif.

Massa berkumpul di lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, bergerak menuju kantor DPRD Sulbar dan berdialog bersama anggota DPRD. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP DPRD Sulbar.

Saat di DPRD, massa melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD yang diwakili Hatta Kainang dan dihadiri Dandim 1418 Mamuju Tri Aji selaku Wakil Komandan Pos transisi bencana ke pemulihan pasca gempa dan Kapolresta Mamuju Kombes Pol Iskandar.

Koordinator aksi Adhi Riadi mengatakan aksi yang dilakukan sebagai buntut dari kekecewaan terhadap pemerintah Provinsi Sulbar atas penangan bencana yang dilakukan.

Pihaknya menilai pemerintah Provinsi Sulbar gagap dalam menangani bencana, mulai dari pendataan hingga penggunaan anggaran yang tidak transparan. Khususnya bantuan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sulbar.

“Sejumlah anggaran untuk penanganan bencana yang membeku di rekening pemerintah itu tidak tersalurkan dengan baik. Tidak ada transparansi,” kata Adhi Riadi dalam orasinya.

“Apa yang menjadi kewajiban pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagaimana layaknya,” imbuh Adhi Riadi, di DPRD Sulbar, Kamis 18 Februari 2021.

Ia menjelaskan, Pemprov dalam hal penggunaan anggaran yang bersumber dari bantuan para donatur dan relawan dari berbagai daerah dinilai tidak ada transparansi.

“Tidak jelas dikemanakan dan peruntukannya untuk apa, akibatnya muncul spekulasi publik. Satu bulan sudah masyarakat kita di pengungsian, sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan, data kerusakan rumah muncul banyak versi sehingga masyarakat kebingungan,” jelasnya.

Pihaknya, menuntut beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulbar. Seperti pelibatan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Membuat kanal aduan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Kemudian membuat sistem informasi data yang dapat diakses publik. Mendesak transparansi dari pemerintah mengenai pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

Selanjutnya mendorong kepada permerintah untuk membuka secara transparan bagan alur pendataan yang dilakukan oleh tim dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mendorong pemerintah untuk segera membuat jaminan hidup bagi masyarakat di pengungsian.

Ia juga mendesak DPRD Sulawesi Barat segera membuat regulasi pengawasan pengelolaan bencana. Mendorong pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi melakukan pemulihan ekonomi untuk warga yang terdampak musibah gempa.

Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menyediakan hunian sementara yang layak untuk korban korban gempa.

Mendorong pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi untuk menggunakan anggaran darurat bencana. Meminta untuk mengevaluasi satgas bencana. Mendesak pemerintah agar segera menyediakan fasilitas sanitasi dan layanan kesehatan yang layak bagi para pengungsi. Membentuk lembaga pengawasan dan pengelolaan anggaran bencana dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat sipil.

Anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Nasdem sekaligus ketua Pansus Hatta Kainang, mengatakan tuntutan massa aksi akan ditindaklanjuti melalui pansus yang telah dibuat oleh DPRD Sulbar.

“Kenapa dari awal kita bentuk Pansus, karena dari awal kita pesimis karena pada saat penanganan Covid-19. Dan memang kita menemukan masalah yang tidak bisa disikapi dengan cepat. Jauh hari juga saya sudah mengingkatkan Sekprov Sulbar agar membentuk tim yang punya spirit,” kata Hatta Kainang.

Ia menambahkan, bahwa Pemprov Sulbar memiliki anggaran Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp 13 miliar. Namun hingga kini belum ada yang digunakan. Sedangkan bantuan dari relawan dan pemda dari luar Sulbar hampir Rp3 miliar.

“Kan ini memalukan. Jadi jangan heran minggu lalu saya pasang status nol APBD untuk penanganan gempa. Padahal kita di DPRD sudah welcome agar digunakan untuk penangan gempa,” tandanya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *