Mitigasi Bencana, Pemprov Harus Siapkan Anggaran

  • Whatsapp
Mitigasi Bencana, Pemprov Harus Siapkan Anggaran
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat Lukman Umar saat menggelar pertemuan bersama OPD terkait, Sabtu 20 Februari 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Ombudsman perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemanggilan instasi terkait dalam penanggulangan bencana di Sulbar. Antara lain kepala BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR Sulbar bersama jajaran di masing-masing kabupaten.

Tiga agenda yang dilakukan yaitu pertama terkait mitigasi bencana dan pasca bencana, termasuk mengenai kesiap siagaan dalam menghadapi bencana.

Kemudian terkait distribusi bantuan baik dari luar dan kesiapan dari pemprov dan pemkab dalam menerima bantuan, juga mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar, menjelaskan dari hasil pertemuan tersebut pihaknya meminta keterangan baik secara langsung juga secara tertulis.

“Paling lambat 14 hari setelah pertemuan itu, kami minta ada penyampaian tertulis kepada kami bantuan apa saja dan bagaimana penggunaanya,” kata Lukman, Minggu 21 Februari 2021.

Dia mengatakan hal itu dilakukan kepada seluruh instansi yang telah diundang untuk dimintai keterangan.

Ombudsman dalam melakukan kroscek tidak ingin hanya berdasarkan informasi yang beredar dan data yang dimiliki sendiri. Namun pihaknya meminta data dan fakta tertulis.

Lukman mengungkapkan, secara implisit kepala BPBD Sulbar Darno Majid membenarkan beberapa informasi yang beredar namun menyayangkan beberapa hal karena tidak dikonfirmasi langsung ke pihaknya.

“Ada juga yang dia katakan soal honor relawan, dia katakan mungkin itu kesalahan istilah, yang dia maksud honor relawan itu adalah staf-stafnya yang turun ke lapangan selama penanganan bencana, jadi mungkin itu kayak anggaran operasional di internalnya (BPBD, red),” jelasnya.

Lukman juga mengaku menanyakan sumber anggaran miliar yang masuk di rekening BPBD dan beberapa digunakan untuk honor relawan tersebut. Namun dia meminta tidak hanya bentuk verbal tapi tertulis dari pihak BPBD.

“Dari mana saja sumber-sumbernya lalu digunakan untuk apa itu anggaran, termasuk yang dari Unhas apakah digunakan untuk masyarakat Sulbar atau seperti apa, karena menurutnya itu digunakan untuk beli sembako,” tuturnya.

“Jadi itu tadi kami beri waktu 14 hari dari sekarang untuk menyerahkan data-data yang kami minta. Termasuk instansi lain yang kami panggil bersama kepala BPBD,” sambungnya.

Kata Lukman, dia juga meminta penjelasan bagaimana mitigasi bencana selama ini yang dilakukan Pemprov lewat BPBD, bagaimana pelayanan pengungsi termasuk ketersediaan dapur umum.

Kemudian bagaimana distribusi bantuan, baik dari luar dan dari dalam dan terakhir terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Semua pihak sudah memberikan jawaban berdasarkan proporsinya dan kami minta dalam bentuk tertulis,” ucapnya.

Diungkapkan Lukman, baik kabupaten dan provinsi tidak ada anggaran untuk mitigasi bencana. Padahal itu sangat prinsip dan pusat menganjurkan untuk itu.

“Tapi soal ini bukan kesalahan BPBD sendiri, termasuk kita akan ingatkan DPRD dan Gubernur serta Bupati sendiri,” jelasnya.

Pihaknya menilai bahwa Pemerintah Provinsi tidak memiliki sistem yang terbangun dalam menghadapi bencana, termasuk dalam pengelolaan logistik dan anggaran.

“Selama ini mereka tidak ada sistem yang terbangun bagaiman pengelolaan bencana yang semestinya, baik dari provinsi dan kabupaten,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menuturkan nantinya akan memintai keterangan dari tim Satgas transisi Pemprov Sulbar.

“Itu menjadi bahan pertimbangan Satgas kemungkinan juga kami akan mintai masukan dan keterangan dari Satgas Transisi, Sekprov dan jajarannya,” bebernya.

Sementara terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, ia meminta kepada seluruh warga yang terdampak untuk melaporkan data dan pernyataan BNPB akan dimintai data sampai pertengahan Maret.

“Sehingga tidak ada yang tidak terdata dan itu butuh peran aktif masyarakat,” tandasnya.
(idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *