MK Tolak Gugatan PHP Mamuju

  • Whatsapp
MK Tolak Gugatan PHP Mamuju

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil sengketa pilkada Mamuju dalam sidang lanjutan perkara nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pilkada (PHP) Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil tersebut MK secara resmi menolak permohonan gugatan yang diajukan paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Habsi Wahid- Irwan SP Pababbari.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan dan ketetapan dilaksanakan secara virtual, di Gedung MK Jakarta, Rabu 17 Februari 2021.

Dalam sidang PHP tersebut, pasangan calon Bupati Mamuju dan Wakilnya Habsi Wahid-Irwan Pababari (Habsi-Irwan) bertindak sebagai pemohon dan KPU Kabupaten Mamuju sebagai termohon serta paslon terpilih Sutinah Suhardi-Ado Mas’ud (Tina-Ado) pihak terkait.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim MK, Anwar Usman, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, beralasan menurut hukum. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Menanggapi hasil putusan MK tersebut, di hari yang sama, Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Hamdan Dangkang, mengaku bersyukur karena pihaknya mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang sebelumnya telah dikeluarkan.

“Syukur alhamdulillah, karena keputusan MK pada hari ini, terhadap surat keputusan yang kami keluarkan itu dapat kami pertanggungjawabkan dan diakui oleh MK, yang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada,” kata Hamdan, saat di konfirmasi Rabu 17 Februari 2021.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pasca putusan pihaknya saat ini menunggu salinan resmi dari MK, melalui KPU-RI.

“Setelah ada itu kami akan tindak lanjuti itu sekitar paling lama tiga hari. Mungkin hari Senin MK sudah mengirimkan ke KPU RI. Setelah itu, kami mengadakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih,” ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin mengatakan, berdasarkan hasil putusan yang telah dibacakan oleh MK, pihaknya merasa bersyukur telah mengikuti seluruh proses tahapan yang dilaksanakan. Dengan begitu kini pihaknya menunggu penetapan putusan KPU Mamuju.

“Tentunya semua langkah hukum, instrumen-instrumen untuk mencapai keadilan kita semua sudah ditempuh dan itu sudah selesai semua di MK,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang memberikan keterangan dalam sidang tersebut, merasa bersyukur lantaran seluruh tahapan yang telah dilakukan dan diawasi dipertimbangkan dengan matang oleh Mahkamah Konstitusi.

“Tinggal nanti semua pihak bagaimana sama-sama lagi untuk merajuk apa yang telah, sama-sama dambakan untuk Mamuju yang lebih baik, dimana di tengah-tengah pandemi dan juga ada persoalan pasca gempa,” jelasnya.

Sementara itu, calon Bupati Mamuju, Habsi Wahid yang juga sebagai pihak pemohon dalam PHP MK mengatakan hasil putusan MK adalah bagian dari proses demokrasi yang telah dilalui dalam kontestasi pilkada.

“Sekira keputusan tertinggi itu ada di MK. Tentu kita semua menghargai itu, oleh karenanya saya sebagai calon bupati memberikan rasa hormat,” kata Habsi.

Ia juga mengucapkan selamat kepada calon Bupati Mamuju dan Wakil Bupati Mamuju, Tina-Ado yang telah memenangkan pilkada Mamuju.

“Selamat kepada Tina-Ado, semoga dengan amanah rakyat itu, bisa diemban dengan baik dan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju,” ucapnya.

Ia bersama Calon Wakil Bupati Mamuju, Irwan SP Pababari, juga mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pendukung, baik itu keluarga relawan dan masyarakat yang telah berjuang, termasuk ketika menjadi bupati.

Sementara Calon Wakil Bupati yang juga sebagai pemenang pilkada Mamuju 9 Desember 2020, Adi Mas’ud mengatakan pihaknya bersyukur atas putusan yang telah ditetapkan MK.

“Alhamdulillah mayoritas masyarakat mempercayakan kita untuk memimpin Mamuju, ditambah lagi putusan MK hari ini,” ujarnya.

Hal tersebut menurutnya telah melegitimasi suara mayoritas masyarakat Mamuju yang menginginkan Tina-Ado sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.

Ia menambahkan, setalah seluruh tahapan selesai, saatnya kembali bersatu untuk Mamuju, perbedaan pilihan politik dalam proses tahapan pilkada adalah suatu hal yang lumrah. Sekarang tidak ada lagi nomor satu dan nomor dua.

“Yang ada adalah kita semua, sebab membangun Mamuju ini perlu melibatkan semua stakeholder. Apakah pilihannya nomor dua atau nomor satu,” ujarnya.

Menurutnya, kedepan banyak tugas yang menghadang, apalagi Mamuju dalam situasi pasca bencana gempa bumi sehingga harus bersama-sama fokus untuk melakukan pemulihan.

“Saat ini masih banyak masyarakat kita yang mengungsi. Saatnya ini yang akan kita urus, jadi fokus kita kedepan untuk selesaikan masalah itu,” tuturnya.

Ado mengaku tak akan merayakan kemenangan secara berlebihan karena masih dalam situasi berduka pasca bencana gempa bumi kemudian masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Yang jelas informasi sementara pelantikannya akan dilakukan secara serentak pada tanggal 26 Februari 2021 mendatang,” jelasnya.

Persiapannya kita sederhana saja karena situasi Covid dan situasi bencana tentu tidak bisa euforia berlebihan. Sesederhana mungkin dan tetap melakukan standar Covid-19. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *