Pansus DPRD Sulbar Pantau Penyaluran Bantuan

  • Whatsapp
foto: ABD HAFID
Pansus DPRD Sulbar melakukan kunker tentang penanganan tanggap darurat pasca bencana dan penyaluran logistik, di Rumah Jabatan Bupati Majene.

MAJENE, SULBAR EXPRESS – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) tentang penanganan tanggap darurat pasca bencana dan penyaluran logistik di Sulbar, di Rumah Jabatan Bupati Majene, Jumat 19 Februari.

Ketua Pansus Sudirman menuturkan, kepedulian anggota DPRD Sulbar mengharapkan secara formal dan individu turun ke lapangan. “Kami membentuk Pansus untuk meninjau hal-hal yang terjadi di lapangan, baik satgas dan lainnya,” ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Dikatakan, koordinasi dalam masa transisi sudah mulai membaik sehingga membentuk 3 pansus untuk penanganan anggaran dan logistik, dan Majene masih kekurangan tenda sekitar 4000 sesuai laporan BPBD Majene, dan sudah terkirim sebanyak 1000 dari Provinsi Sulbar dan diterima BPBD Majene.

“Maksud kedatangan kami sebagai Pansus DPRD Sulbar ingin mendengarkan sejauh mana penyaluran Bansos dan logistik ke masyarakat,” ujar Sudirman.

Sementara, Bupati Majene Lukman mengaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajarannya langsung bergerak setelah gempa bumi terjadi dengan membentuk posko induk di Bukit tinggi Kecamatan Malunda, sehingga banyak bantuan masuk ke posko serta ke warga pengungsi.

“Karena saat itu kondisi masih terjadi gempa susulan dan adanya longsor di jalan, maka sebagian donatur menitipkan bantuannya di Pendopo Rujab Bupati Majene,” ulas Lukman.

Dijelaskan, setelah logistik terpenuhi, namun terdapat beberapa kebutuhan warga, yaitu tenda dan terpal. “Pemda sudah beli sebanyak 2000 namun yang baru datang sebanyak 1000 dan semua sudah tersalurkan,” jelasnya.

Ia juga mengaku, telah mendistribusikan persediaan sebanyak 100 ton beras pada masa tanggap darurat, dengan melibatkan semua jajaran OPD untuk mengantarkan langsung ke wilayah kecamatan terdampak, yaitu Kecamatan Tubo, Ulumanda dan Malunda.

“Adapun yang sangat mendesak saat ini, seperti MCK, air bersih, huntara (Hunian Sementara) terkait masalah relokasi. Kami mohon agar Pemprov memperhatikan pembayaran lokasi serta jalan alternatif untuk jalur menuju tempat evakuasi bila terjadi bencana alam berupa tsunami pada penyusunan anggaran 2022,” harapnya.

Hadir dalam kunker, Kepala BPBD Majene Ilhamsyah Kadis Sosial Majene M Jafar, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd Rahim anggota Pansus H. Abidin Abdullah, Risbar Berlian Bachrie, M Irbad Kaimuddin, H. Hasan Bado, H. Hamzah Zunuba.(hfd/smd)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *