Pemerintah Bantu Ringankan Beban Debitur

  • Whatsapp
Pemerintah Bantu Ringankan Beban Debitur
Kepala Bappeda Sulbar, Khaeruddin Anas memberikan keterangan kepada wartawan, Senin 8 Februari 2021.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sementara mempersiapkan skema untuk meringankan beban masyarakat sebagai debitur yang terdampak gempa.

Kepala Bappeda Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan pihaknya saat ini telah mengupayakan agar debitur yang terdampak gempa mendapat keringanan.

Pihaknya sudah menyiapkan surat edaran yang ditujukan ke pimpinan perbankan maupun non-perbankan.

“Surat edaran gubernur meminta kalau bisa pembayaran kredit ditunda enam bulan. Sisa diajukan, sisa ditandatangani, setelah itu baru diedar. Ditujukan kepada seluruh pimpinan perbankan, lembaga non perbankan, pegadaian dan kepala BI dan tembusan ke OJK,” kata Khaeruddin Anas, Senin 8 Februari 2021.

Selain meminta keringanan, dalam edaran itu juga meminta agar lembaga perbankan dan non perbankan melakukan pembinaan agar usaha debitur bisa pulih.

Soal hapus tagih dan hapus buku, Khaeruddin mengaku permintaan pemerintah tidak sampai ke arah sana. Pihaknya hanya berlandaskan oleh surat pimpinan OJK sudah menyurat isinya tentang kewajiban kreditur terhadap debitur.

“Itu berdasarkan Peraturan Kepala OJK 05/.03/2017 tgl 12 Juli 2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembayaran bank di daerah tertentu di Indonesia yang terkenan bencana alam,” ujarnya.

Sementara Pengamat Ekonomi dari Unismuh Makassar, Dr Sutarjo mengatakan perbankan jangan tutup mata atas gempa di Sulbar. Utamanya debitur yang rumah toko (ruko) tempat usahanya roboh.

“Terhadap debitur yang kena musibah itu wajib dikasi hapus buku dan hapus tagih. Artinya sudah tidak ditagih lagi. Jangankan ada gempa, debitur jatuh miskin, bangkrut, tidak punya usaha lagi nasabah itu bisa bermohon ke bank untuk hapus tagih,” katanya.

Dia menyarankan agar perbankan dan pemerintah pro aktif di tengah bencana alam ini. Pemerintah bisa mendorong OJK atau membuat rekomendasi yang ditembuskan langsung ke perbankan agar dapat penghapusan kredit.

“Bukan keringanan. Keringanan untuk yang masih ada tempat usahanya. Tetapi ini kan kalau gempa banyak ruko (rumah toko) runtuh. Apanya mau dikasi ringan kalau tidak ada lagi tempat usaha,” ucapnya.

Apalagi, lanjutnya, tidak ada asuransi untuk korban bencana alam yang ada hanya kebakaran. Menyangkut hapus buku dan hapus tagihan ini, kata dia, merupakan hasil keputusan MK.

“Ada dua yang bisa menghapus, apakah Menteri Keuangan atau lembaga penjamin simpanan (LPS),” jelasnya.

“Kalau masih ada hartanya hapus buku saja, hartanya dijual untuk pelunasan. Tetapi kalau hartanya tidak ada harus hapus tagih. Kalau hapus buku masih tercatat, tapi sudah tidak ada di neraca (free memory) kalau hapus tagih, sudah tidak ditagih lagi,” lanjutnya.

Dia berharap hal ini bisa menjadi atensi, pasalnya masih banyak masyarakat yang tidak paham terkait kewajiban perbankan ini.

“Pemda bisa memberi rekomendasi ke bank untuk memberi rekomendasi atau langsung ke OJK tembusan ke LPS. Kasian banyak masyarakat tidak mengerti. Ada ketentuannya. Jadi restrukturisasi yah, kalau restruk cuma diperpanjang. Kalau bank tidak didesak, akan diam-diam saja itu,” katanya.

Nasabah, kata dia, hanya membuat laporan kerusakan tokonya. Nanti di assesment dan lebih enak diback-up pemerintah. Agar di assesment oleh kecamatan, desa atau kelurahan.

Lagian, kata dia, perbankan tidak akan rugi dengan kebijakan hapus tagih dan hapus buku ini. Karena sistim kredit ada kas cadangannya.

“Tinggal mau dipakai ini cadangannya apakah untuk yang kena musibah atau yang normal karena bangkrut. Artinya kewajiban perbankan membantu debitur yang kena musibah. Masa bank diam saja, sementara debitur dan kreditur itu partner,” tandasnya.(idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *