Penetapan Harga TBS Deadlock

  • Whatsapp
Penetapan Harga TBS Deadlock
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Abdul Waris Bestari memimpin rapat penetapan harga TBS, Selasa 16 Februari 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Penetapan harga tandan buah segar (TBS) Sulawesi Barat, berlangsung alot dan tak membuahkan hasil.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang juga Ketua Tim penetapan harga TBS Abdul Waris Bestari.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak bisa menetapkan harga lantaran Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan protes terhadap harga yang dikeluarkan.

Sehingga ia memutuskan untuk melakukan penundaan hingga besok (Hari ini, Rabu 17 Februari 2021, red) melalui zoom virtual.

Kemudian beberapa asosiasi juga meminta untuk melakukan studi banding ke Palu Sulawesi Tengah, terkait penetapan harga TBS yang diberlakukan di daerah tersebut.

“Kita akan ke Palu untuk melihat proses yang mereka terapkan dalam penetapan harga TBS,” kata Waris, Selasa 16 Februari 2021.

Menurut Waris pihaknya berencana ke Palu untuk melakukan kunjungan dan melihat seperti apa yang dilakukan dalam penetapan harga.

“Kita juga sudah pernah pengalaman, bahwa kita menetapkan harga sesuai dengan harga CPO dari KPB, tapi kan mereka tidak mau bayar. Nah itu yang ingin kita tahu, pernah kah menggunakan itu tetapi tidak diprotes,” jelasnya.

Sementara Ketua Apkasindo Mamuju Tengah Sopliadi mengatakan pihaknya menolak penetapan harga TBS karena adanya indikasi terkait data yang disodorkan perusahaan yang diduga dokumen palsu.

“Mereka tidak menyerahkan dokumen penjualan asli di lapangan. Padahal dalam Permentan pasal 1 tahun 2018 bahwa mestinya mereka menyerahkan dokumen penjualan, ini yang kami tidak temukan saat pertemuan tadi karena apa yang disodorkan tidak sama dengan apa yang kami temukan di lapangan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, bahwa perusahan yang ada di Sulawesi Barat masih banyak yang tidak transparan dalam mengeluarkan hasil penjualanya.

“Di situ juga menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak menyerahkan dokumen penjualan maka kita pake regulasi Kantor Pemasaran Bersama (KPB) sawit dan ini beda jauh dari yang diterapkan tim TBS,” bebernya.

Sehingga, Apkasindo menyarankan agar tim TBS belajar ke Palu yang sudah menerapkan regulasi dari KPB.

“Makanya kami menduga perusahaan menyerahkan dokumen palsu. Makanya kita rekomendasikan agar tim belajar ke Palu yang sudah menerapkan regulasi harga KPB, makanya kita anggap Pemprov lemah dalam mengambil kebijakan kepada perusahaan,” ungkap Sopliadi.

Sementara, perwakilan PT. Unggul Widya Lestari, Novrianto menuturkan bahwa data yang diserahkannya sudah sesuai yang terjadi di lapangan.

“Data yang kita berikan sudah benar. Jadi perlu dibuktikan kalau data kami palsu. Kalau melihat Permentan coba dibaca baik-baik karena semua kewajiban pemerintah, petani dan perusahaan semuanya harus dipenuhi dan kita sudah penuhi itu,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *