Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Gempa, BI Dorong Pemberdayaan UMKM

  • Whatsapp
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Gempa, BI Dorong Pemberdayaan UMKM
Salah seorang pembeli tampak sedang berjalan mencari bahan makanan, di Pasar Regional Mamuju.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Gempa yang terjadi di Sulawesi Barat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian di Sulbar.

Berbagai sektor lapangan usaha yang terdampak, antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta fiskal.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Barat, Budi Sudaryono, hal tersebut berpotensi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2021. Apalagi di tengah belum pulihnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Ia menjelaskan, dari aspek tekanan inflasi, berdasarkan data BPS, sejumlah komoditas bahan makanan di wilayah Sulawesi Barat mengalami peningkatan harga seiring peristiwa bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2021, dengan tingkat inflasi sebesar 3,27 persen (yoy) pada Januari 2021.

“Beberapa komoditas yang mengalami tekanan inflasi tersebut diantaranya, ikan cakalang, ikan layang, ikan bandeng, cabai rawit, dan beras. Bencana gempa bumi juga berdampak tidak beroperasinya bagi sebagian besar pelaku UMKM,” kata Budi.

Sementara bagi pelaku UMKM, lanjutnya, yang masih beroperasi terjadi penurunan omzet secara signifikan.

“Kerugian yang dialami oleh pelaku UMKM akibat gempat antara lain terdiri atas kerusakan alat produksi, bahan baku, dan kerusakan bangunan,” ujarnya.

Dari aspek layanan sistem pembayaran, KPw BI Sulbar berkomitmen tetap memberikan layanan operasional secara aktif, baik layanan SP tunai maupun non-tunai pasca bencana gempa bumi.

“Layanan operasional penarikan maupun penyetoran perbankan di KPw BI Sulbar sudah dapat beroperasi pasca gempa. Sementara layanan kas titipan di Pasangkayu dan Polman, tidak terdapat kendala operasional,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum, terdapat penurunan transaksi seiring terhambatnya aktivitas ekonomi akibat bencana alam yang terjadi.

“Nominal transaksi non tunai melalui sistem BI-RTGS dan kliring warkat debit tercatat menurun pada pekan kedua dan ketiga Januari 2021. Namun kembali menunjukkan perbaikan pada pekan keempat Januari 2021,” bebernya.

Sehingga Bank Indonesia merekomendasikan untuk pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat telah mengakibatkan fluktuasi harga di pasar.

Ia menjelaskan, dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar stakeholder khususnya pemerintah daerah dan BI dalam rangka upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca gempa.

“Upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga antara lain dilakukan melalui pelaksanaan operasi pasar murah dengan memperhatikan ketersediaan pasokan dan permintaan masyarakat. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mendorong diversifikasi produksi bahan makanan,” ucap Budi.

Selain itu, mendorong terselenggaranya High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TPID) Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu bentuk menjaga ekspektasi masyarakat.

Pelaksanaan HLM TPID dilakukan dengan tetap mengacu pada strategi 4K. Yaitu
keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Berdasarkan peristiwa gempa yang terjadi, perbaikan infrastruktur perlu diarahkan untuk dibangun dengan mempertimbangkan faktor risiko gempa bumi sehingga dapat meminimalisir kerusakan ke depannya.

Selanjutnya, untuk membangun konektivitas, perlu didorong adanya kerja sama perdagangan antar daerah dalam perdagangan komoditas bahan makanan.

“Perlu adanya dukungan terhadap sektor usaha untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian, antara lain melalui perbaikan lahan dan sarana penunjang pasca gempa, mekanisasi alat pertanian, dukungan alat tangkap dan sarana lainnya bagi para nelayan, serta bantuan usaha kepada UMKM,” jelasnya.

Kemudian Bank Indonesia juga, mendukung Pemda bersurat kepada OJK untuk menjadikan Kabupaten Mamuju dan Majene sebagai daerah terkena bencana alam yang perlu mendapatkan perlakuan khusus.

Menurutnya, program Flagship Bank Indonesia untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian khususnya di Sulbar. BI membuat program yang mendukung kebijakan pemerintah guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui sinergi kebijakan, salah satunya pemberdayaan UMKM.

“Bentuk kegiatan dari program tersebut dilakukan melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (G-BBI), Karya Kreatif Indonesia, dan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI),” ucapnya.

BI juga bersama pemerintah dan otoritas terkait terus melakukan koordinasi untuk menjaga inflasi di tingkat daerah tetap rendah dan terkendali dalam rentang target inflasi. Salah satunya dengan optimalisasi penggunaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan data pasokan.

BI juga berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam melakukan akselerasi pendampingan UMKM melalui bimbingan teknis, capacity building, akses pemodalan, bussines matching serta sinergi pemulihan sektor atau infrastruktur pendukung UMKM.

Selain itu, BI akan berkoordinasi dengan perbankan terkait penyaluran kredit kepada UMKM pasca gempa. Mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pembayaran pada Pemda.

Memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) pada UMKM Binaan, mitra, dan merchant sebagai wujud penetrasi keuangan digital program 12 juta pada tahun 2021 di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Barat dengan memberikan dorongan PJSP untuk menyediakan agent banking / LKD. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *