Refocusing Anggaran di Tengah Bencana, Pemprov Lakukan Lobi Khusus

  • Whatsapp
Refocusing Anggaran di Tengah Bencana, Pemprov Lakukan Lobi Khusus
Sekprov Sulbar Muh Idris DP.

MAMUJU, SULBAREXRPRESS.CO.ID – Pemerintah pusat melalui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Kebijakan ini juga berimbas pada refocusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 sebesar 8 persen.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan telah mengikuti virtual refocusing TKDD tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19.

“Hasil rapatnya menyampaikan informasi bahwa pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk melakukan refocusing. Refocusing ini arahnya ke Covid-19,” kata Idris, Selasa 9 Februari 2021.

Namun kebijakan itu, menurutnya, akan menjadi pertimbangan khusus bagi Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat kondisi Sulbar dalam keadaan menghadapi dua bencana, yakni Covid-19 dan gempa bumi.

“Tetapi kita di Sulbar, akhirnya bukan hanya Covid-19 tetapi bencana alam. Ini nanti kami akan berusaha untuk mengkomunikasikan ke Jakarta karena kalau dibuat kebijakan seragam, maka semua kami ke Covid-19, padahal juga ada penanganan bencana alam yang recoverinya membutuhkan waktu cukup lama, hitungan kita Juni baru rampung,” ujarnya.

Melalui instruksi tersebut, kabupaten akan mengambil peran besar, dalam melakukan penerapan pelaksanaan PPKM skala mikro.

“Sehingga refocusing juga akan larinya kesitu, dan kabupaten itu mengambil peran betul, provinsi tidak terlalu banyak disinggung. Termasuk anggaran desa, kecuali kelurahan nanti akan didiskusikan. Desa sudah dipastikan mengalokasikan anggranya 8 persen dari APBD Desa,” jelasnya.

Selain itu, sambung Idris, Pemprov Sulbar juga sudah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait permohonan pengecualian pemotongan anggaran. Hal itu dilakukan mengingat Sulbar saat ini sedang dilanda bencana gempa.

“Suratnya sudah saya tandatangani. Ini memang kami lakukan sebagai upaya pengecualian bagi pemerintah pusat, sebab kita saat ini sedang kena musibah dan butuh anggaran. Terkait hasilnya, kami serahkan keperintah pusat, paling tidak kami sudah berusaha,” imbuh Sekprov.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar A Mujib, mengatakan pemberlakuan PPKM berbasis Mikro, bertumpu pada desa dan kelurahan.

“Peran-peran pembatasan masyarakat secara mikro ini, kelihatanya akan lebih sistematis karena itu dilakukan secara berjenjang dari hitungan RT, desa atau kelurahan kemudian di monitor tingkat kecamatan dan kabupaten,” ucapnya.

Menurutnya, skema dan strategi yang akan dilakukan adalah inventarisasi penggunaan sember daya yang ada. Utamanya sumber daya dari luar.

“Sementara kita akan melakukan inventarisasi sumber-sumber daya yang ada di luar, karena kita tentu menyadari bahwa sumber daya yang ada di Sulbar terbatas, kalaupun itu tidak kita dapatkan di luar maka tentunya kebijakan Sekda akan melihat potensi-potensi sumber daya yang ada di APBD kita,” jelasnya.

Namun mengenai kebijakan refocusing untuk BLT Desa minimal 8 persen untuk penanganan Covid-19 yang merupakan kewenangan desa.

“Jadi kalau kita menangkap itu bukan APBD desa tetapi APBD kabupaten, APBD provinsi, tetapi itu mengacu kondisi kewenangan kita. Dasarnya kewenangan,” tandasnya. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *