Sinergitas Kunci Pembangunan Sulbar

  • Whatsapp
Sinergitas Kunci Pembangunan Sulbar
Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar mengikuti virtual Forum Konsultasi Publik, Rabu 24 Februari 2021.

MAMUJU, SULBAREXPRESS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, menggelar forum konsultasi konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat secara virtual.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Khaeruddin Anas menjelaskan kegiatan tersebut sebagai tahapan awal dalam menyusun RKPD 2022.

Forum ini membahas rancangan awal RKPD dengan fokus pada pembahasan prioritas dan rancangan pembangunan serta isu strategis di tahun 2022.

“Saran dan penyempurnaan dari seluruh peserta yang hadir akan manambah referensi dalam penyusunan RKPD,” kata Khaeruddin Anas.

Sementara Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar, yang membuka dialog tersebut menuturkan bahwa dalam penyusunan RKPD 2022, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam penyusunanan penyelenggaraan pembangunan.

Pertama menurutnya tahapan dan seluruh proses agar diikuti sesuai peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Perpres tentang perencanaan pembangunan jangka menengah.

Kemudian fokus pada target yang ingin dicapai termasuk dalam menyukseskan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Percepatan pemulihan akibat pandemi dan gempa.

Selain itu kepala OPD harus mempedomani tema arah prioritas untuk dijabarkan dalam RKPD 2022, perumusan program prioritas yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Sehingga untuk mencapai itu semua, ia menekankan agar dilakukan sinergitas antar seluruh stakeholder.

“Kata kunci dari semua itu adalah sinergitas dengan semua stakeholder, dengan membangun kerja sama semua OPD, instansi vertikal dan lembaga masyarakat,” ujarnya.

Sementara Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan bahwa kondisi tersebut tentunya tidak mudah bagi provinsi Sulawesi Barat yang sedang diperhadapkan pada dua kondisi bencana yakni Covid-19 dan gempa.

Sehingga pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat sampai yang implementor untuk menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah. Ia menyarankan untuk merapikan kebijakan antar pusat dan daerah.

Ia juga mengingatkan untuk kepada seluruh OPD untuk mereviu kembali, saat diawal mulai dari tahun 2017 sampai ke 2022. Khusunya mengenai isu yang penting di tahun terakhir.

“Isu mengenai nilai tambah dari komoditas unggulan, dimana daerah kita memiliki potensi komoditas yang unggul dan bisa dirasakan masyarakat saat ini,” jelasnya.

Ia menilai bahwa aspek komoditas unggulan di Sulawesi Barat belum cukup dirasakan oleh masyarakat karena masih memiliki keterbatasan. Termasuk mengenai Infrastruktur.

“Infrastruktur masih rendah dan belum memadai, ini menjadi catatan yang tidak pernah berhenti dari pemerintahan dari tahun sebelumnya,” kata Idris.

Selain itu, ia juga menjelaskan, kualitas SDM di daerah ini masih rendah, sehingga dibutuhkan sinergitas untuk meningkatkan kualitas SDM yang memicu peningkatan IPM di Sulbar, tidak hanya pendidikan dan kesehatan tetapi juga bisa membangun hubungan yang harmoni.

Ia juga menekankan untuk fokus pada persiapan mengenai mitigasi bencana, menurutnya daerah ini belum siap mengenai mitigasi bencana. Sehingga daerah ini belum bisa dikategorikan sebagai daerah tangguh bencana.

“Kesiapsiagaan kebencanaan memang membutuhkan perhatian bagi siapapun di Sulbar karena daerah kita sudah dikategorikan sebagai ring of fire,” bebernya.

Idris juga menekankan untuk melakukan penguatan terhadap tata kelola pemerintahan yang modern. Salah satu diantaranya dengan melakukan transformasi digital pada tahun 2022, hal tersebut apabila mampu diterapkan maka ini akan menjadi tonggak pemerintahan di Sulbar.

Dari seluruh pemaparan itu, perwakilan Kemendagri Direktur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Kementeian Perencanaan Pembangunan Nasional, mendukung seluruh apa yang menjadi rancangan yang di lakukan oleh Pemprov Sulbar.

“Kami sarankan untuk perubahan di 2021, benar-benar didasarkan pada situasi dan kondisi yang mencerminkan apa yang dihadapi,” kata Nyoto Sugiono.

Dalam forum RKPD tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Kemendagri. (idr/sol)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *